Habib Rizieq Mau Ketemu Jokowi: Saya Tidak Pernah Jadi Musuh Negara

SuaraKalbar.id - Habib Rizieq Shihab mau bertemu Presiden Jokowi. Tapi Habib Rizieq mengaku ada penghalang dalam pertemuan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Ustaz Haikal Hassan saat menjadi narasumber acara Indonesia Lawyers Club dengan tema #ILCProkesDilanggar yang tayang Selasa (17/11/2020).

Ustaz Haikal menjelaskan negara perlu dialog dengan Habib Rizieq. Sebab Habib Rizieq bukan bandar narkoba atau ketua parpol.

"Memang Habib Rizieq ini apa? Musuh negara? Dia bukan bandar narkoba, dia bukan pemimpin partai, dia bukan siapa-siapa, dia jelaskan 'saya tidak pernah menjadi musuh negara, tidak pernah menjadi musuh TNI, tidak pernah menjadi musuh POLRI', beliau hanya musuh ketidakadilan dan dia ingin dialog, ke mana mesti dialog kalau negara memperlakukan dia sebagai musuh?" kata Haikal Hassan.

Baca Juga: Respons Rabithah Alawiyah soal 'Ceramah Lonte' Habib Rizieq

Sejak kemarin ramai isu rekonsiliasi antara Habib Rizieq dengan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Walaupun, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sudah menegaskan hubungan pemerintah dengan Rizieq Shihab baik-baik saja.

Terkait rekonsiliasi ini, Imam Besar Fron Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab pun angkat bicara. Ia menegaskan siap rekonsiliasi namun dengan syarat. Syarat utama yang perlu dilakukan untuk melakukan rekonsiliasi adalah dengan melakukan dialog.

Menurut Rizieq, jalan perdamaian mustahil bisa terwujud jika dialog tersebut tidak dibangun antara kedua belah pihak.

"Teriak-teriak rekonsiliasi, mana mungkin digelar tanpa ruang dialog dibuka. Buka dulu pintu dialognya baru rekonsiliasi," kata Rizieq dikutip dari siaran YouTube Front TV, Kamis (12/11/2020).

Kemudian, Rizieq memberi syarat lagi, sebelum dialog digelar Ia meminta agar Jokowi mengakhiri kriminalisasi ulama, aktivis hingga para buruh dan mahasiswa yang berbeda pendapat dengan pemerintah.

Baca Juga: Ustaz Maulana Ungkap Sisi Lain Nikita Mirzani, Bantu Gaji Guru Ngaji

"Kalau beda pendapat jangan main tangkap, jangan main ditersangkakan. Beda pendapat ayo duduk bersama adu agumentasi, adu alasan, siapa yang kuat," ungkapnya.

Secara terang-terangan, Rizieq juga meminta Jokowi membebaskan para petinggi KAMI yang telah dipenjara.

"Bebaskan para habaib dan aktivis kita. Bebaskan Ustaz Abu Bakar Baasyir, Habib Bahar bin Smith, Dr.Syahganda Nainggolan, Anton Permana, Bambang Nur Hidayat. Bebaskan para buruh mahasiswa pelajar yang penuhi ruang tahanan," katanya.

Refly Harun Nilai Istana Tolak Rekonsiliasi dengan Habib Rizieq Sudah Tepat

Setelah pulang ke Indonesia, pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab menyatakan siap melakukan rekonsiliasi dengan pemerintahan Joko Widodo.

Dengan syarat, negara harus membebaskan terlebih dahulu tokoh-tokoh di barisannya yang sekarang ditahan, termasuk aktivis kontra UU Cipta Kerja.

Tetapi istana menanggapi secara dingin pernyataan Habib Rizieq. Justru istana menanyakan landasan rekonsiliasi yang diinginkan tokoh yang selama 3,5 tahun mengasingkan diri di Arab Saudi itu.

"Menurut saya, apa yang direkonsiliasi dengan Pak Habib Rizieq? Kita nggak ada masalah," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/11/2020).

Menanggapi kabar tersebut, ahli hukum tata negara Refly Harun angkat bicara di kanal YouTubenya. Refly menilai, memang tidak seharusnya pemerintah menanggapi tantangan rekonsiliasi yang digaungkan Habib Rizieq.

"Saya mengatakan memang pemerintah tidak perlu menanggapi rekonsiliasi itu, karena rekonsiliasi itu adalah pertikaian antara dua belah pihak. Nah dalam konteks ini, negara bukan pihak sesungguhnya, tapi negara berada di atas secara vertikal, dia menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Jadi jangan sampai ada unsur-unsur negara yang berpikir bahwa satu kelompok masyarakat itu adalah lawan politiknya, nggak begitu," terang Refly Harun, Sabtu (14/11/2020).

Refly menambahkan, apabila satu kelompok masyarakat dianggap lawan politik, maka sesungguhnya negara tidak menjalankan perannya secara baik.

Berbeda halnya dengan lawan politik yang ada di parlemen, yang dianggap sebagai oposisi.

"Itu wajar-wajar saja, karena memang itu disediakan jalurnya melalui sistem pemerintahan. Jadi ada partai yang ikut dalam kabinet kepresidenan dalam sistem presidensial sekarang kita dan ada yang tidak diikutkan," imbuhnya.

Akan tetapi terhadap pihak Habib Rizieq, negara tidak boleh bersikap seperti pihak yang sedang bertempur, berkelahi dan bertanding karena negara berada di atas semua golongan semua masyarakat apalagi sekadar individu seperti Habib Rizieq Shihab terlepas para pendukungnya banyak.