Menuju Smart City, Singkawang Optimalkan Mal Pelayanan Publik

SuaraKalbar.id - Pemerintah Kota Singkawang Kalimantan Barat hendak memaksimalkan pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP).

Komitmen ini dicetuskan guna mempermudah warga dalam mengurus segala perizinan sehingga bisa mendukung kegiatan investasi.

Selain itu, optimalisasi MPP ini dilakukan di tengah program Smar City Kota Singkawang. Demikian yang disampaikan oleh Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie.

Dia menyebut telah dilakukan penandatangan MoU penyelenggaran MPP untuk mewujudkan hal tersebut antara kepala daerah Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dengan Kepala Daerah di Hotel Fairmont di Jakarta, Minggu (7/3/2021).

Baca Juga: Kasus Covid-19 Melandai, Singkawang Kembali Zona Kuning

"Penandatanganan itu adalah merupakan komitmen awal dibangunnya MPP di masing-masing daerah, yang akan mempermudah perizinan masyarakat dan meningkatkan ekonomi nasional. Dengan begitu berarti kemajuan daerah bisa tercapai untuk kemajuan Indonesia," ujarnya seperti dikutip dari Antara.

Menurut Tjhai Chui Mie. sebanyak 38 Bupati dan Wali Kota sudah menandatangani komitmen penyelenggaraan MPP yang disaksikan langsung Menteri PAN-RB serta Menteri Hukum dan HAM beberapa hari lalu.

Meski MPP di Kota Singkawang masih belum masuk kategori baik, maka dari itu diperlukan evaluasi apa-apa saja yang menjadi kendala, sehingga MPP yang sudah dibangun ke depan bisa mendapatkan predikat yang terbaik.

"Namun dari 514 Kabupaten/Kota, Singkawang sudah dinilai bagus karena sudah memiliki MPP. Tetapi dari sisi kinerja masih perlu peningkatan. Terlebih Singkawang saat ini sedang mempersiapkan Smart City," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Singkawang,  Asmadi mengatakan, penandatanganan MoU MPP adalah merupakan salah satu prestasi Pemkot Singkawang.

Baca Juga: Singkawang Termasuk Kota Paling Toleran, Ini Kata Wali Kota Tjhai Chui Mie

"Bahwa pembangunan MPP Kota Singkawang yang semula dibangun dari keterbatasan dan kekurangan, namun dengan adanya MoU berarti Mempan RB sudah mengakui keberadaan MPP Kota Singkawang," katanya.

Tujuan pihaknya mendirikan MPP adalah untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan tanpa diskriminatif kepada semua masyarakat Singkawang.

"Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung pelaksanaan MPP walaupun disana sini masih perlu saran dan kritikan untuk perbaikan ke depan," katanya.

Asmadi mengungkapkan, dari 500 lebih kabupaten/kota di Indonesia, baru 35 MPP yang sudah diresmikan oleh Menpan RB.

"Dan 38 termasuk Kota Singkawang baru dilakukan penandatanganan MoU. Jadi masih banyak sebenarnya kabupaten yang belum memiliki MPP," ujarnya.

Sesuai dengan visi misi Wali Kota Singkawang, bahwa Singkawang termasuk yang beruntung karena sudah memiliki MPP yang pertama kalinya di Kalbar.

"Walaupun MPP Singkawang masih banyak kekurangan yang perlu  dipikirkan bersama untuk perbaikan," ungkapnya.