Serapan Anggaran Covid-19 di Kalbar Masih Rendah, Diduga Ini Penyebabnya

SuaraKalbar.id - Pandemi Covid-19 masih menghantui warga. Di tengah kondisi ini, serapan dana penanganan Covid-19 di sejumlah daerah dianggap masih rendah seperti di Kalimantan Barat (Kalbar).

Realisasi penggunanan dana Covid-19 di Kalbar diterangkan Direktoral Jenderal Perbendaharaan (DJPB) baru mencapai 13.39 persen dari total anggaran Rp 891,38 miliar hingga 17 Juli 2021.

Oleh karena itu, Pemprov Kalbar diminta untuk segera mengoptimalkan penggunaan dana Covid-19 demi  warga.

"Kami meminta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan dana tersebut supaya penanganan pandemi Covid-19 lebih maksimal," ungkap Kepala DJPB Edih Mulyadi, Senin (27/7/2021) seperti dikutip dari Antara.

Baca Juga: Mardani Kritik Mahfud MD soal Kasus Covid-19 Mengharukan: Mestinya Menteri Menyejukkan

Edih menyebutkan ada beberapa faktor yang membuat terhambatnya realisasi dana penanganan Covid-19 di Kalbar, di antaranya refocusing anggaran baru pada bulan Maret dan pencairan insentif tenaga kesehatan yang dianggap pemerintah daerah agak ruwet.

Selain itu, kasus Covid-19 yang fluktuatif, mekanisme pengadaan melalui lelang yang memerlukan waktu, serta sumber daya manusia yang terlalu diarahkan untuk pelayanan kesehatan.

"Hal lainnya pelaporan yang lambat, dalam artian pembayarannya sudah dikerjakan tetapi pelaporannya lambat dibuat," sambungnya.

Ia menyebutkan ketentuan dana penanganan Covid-19 yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) tersebut minimal 8 persen. Capaian terbesar di Kalbar adalah belanja kesehatan, sementara yang paling kecil adalah realisasi kelurahan.

Penggunaan dana ini diharapkan dapat segera direalisasikan, terlebih Kalbar menjadi salah satu provinsi yang menjadi perhatian pemerintah pusat karena kasus Covid-19 masih cukup tinggi.

Baca Juga: Soal Kapan Pandemi Berakhir, Menkes Budi: Terus Terang Saya Enggak Tahu

Apabila daerah tidak bisa mengalokasikan sebesar 8 persen DAU untuk menangani Covid-19, lanjut Edih, mereka harus mengalokasikannya dari APBD. Namun, sejauh ini hampir semua pemerintah daerah di Kalbar telah memenuhi alokasi sebesar itu.