Pengamat Ini Sebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Sulit Menjadi Kepala Otorita IKN Lantaran Beda Pandangan Politik

SuaraKalbar.id - Peluang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Pulau Kalimantan disebut tertutup.

Pernyataan itu disebut Pengamat Politik Ujang Komarudin. Ia mengemukakan ada alasan yang mendasar hingga membuat mantan Menteri Pendidikan tersebut tidak bisa menjadi Kepala Otorita IKN, salah satunya perbedaan garis politik dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Soal kemampuan Anies, dia mungkin mampu. Namun, secara politik berbeda dengan garis politik Jokowi dan pendukungnya," katanya seperti dikutip Wartaekonomi.co.id-jaringan Suara.com.

Menurut Ujang, Presiden Jokowi kemungkinan memilih salah satu di antara kepala daerah atau mantan pemimpin wilayah yang lebih mendekati secara garis politik, seperti Ridwan Kamil, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Tri Rismaharini  atau nama-nama lain untuk menjadi kepala IKN.

Baca Juga: PDIP Sodorkan Ahok jadi Kepala Otorita IKN, Said Didu: Makin Jelas Arah dan Tujuan Pemindahan Ibu Kota

"Namun, jangan sampai Jokowi pilih orang yang kontroversial, orang yang pernah dipidana, dan orang yang bermasalah karena rakyat ingin memastikan Jokowi pilih orang yang tak kontroversial, agar tidak kontraproduktif," katanya.

Sebelumnya, Anies Baswedan disebut-sebut layak menjadi Kepala Otorita IKN Nusantara karena berpengalaman menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga mengemukakan, persoalan yang muncul kemudian adalah apakah mungkin Jokowi menunjuk Anies untuk menjadi Kepala IKN?

"Masalahnya, apakah Presiden Joko Widodo mau menunjuk Anies menjadi Kepala IKN? Peluang Anies untuk itu tampaknya kecil sekali," katanya.

Untuk diketahui, Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disebut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memenuhi syarat menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Baca Juga: Dianggap Layak Jadi Pimpinan IKN Nusantara, Politisi PDIP Singgung Kinerja Anies Baswedan

Namun, Hasto menyatakan, siapa pun calonnya menjadi hak Jokowi untuk menentukannya. Meski begitu, dia menyatakan, PDIP punya calon-calon yang dianggap memenuhi kriteria dalam memimpin IKN salah satunya Ahok.

"Tapi siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi hanya saja PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk itu termasuk pak Basuki Tjahaja Purnama beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik, selama menjadi wakil gubernur dan gubernur di Jakarta," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (27/1/2022).

Di sisi lain, memang dalam memimpin IKN Hasto mengatakan, diperlukan sosok pemimpin yang memiliki pandangan yang visioner, komprehensif, dan juga memiliki pemahaman terhadap tata kota.

Sosok tersebut juga diminta bisa memadukan antara gambaran smart city dengan aspek kultural.

"Untuk mencerminkan bagaimana kebudayaan dr bangsa indonesia dan juga dari pandangan geopolitik dimana sejak zaman Bung Karno, Kalimantan itu ditempatkan sebagai koridor yang strategis di dalam membangun kepemimpinan Indonesia bagi dunia," tuturnya.

Hasto juga menambahkan, Jokowi telah mengantongi sejumlah nama yang akan dipilih nantinya sebagai pemimpin IKN.

"Jadi saya mendengar ada banyak nama yang telah disaring dipertimbangkan oleh bapak presiden," katanya.