GAPKI Kalbar Berharap Ekspor Minyak Kelapa Sawit Atau CPO Dibuka Kembali

SuaraKalbar.id - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalbar berharap kran ekspor minyak kelapa sawit atau CPO dibuka kembali.

Hal tersebut bertujuan agar melalui aktivitas itu berdampak pada penerimaan devisa negara dan penyerapan lapangan kerja.

Menurut Ketua Gapki Cabang Kalbar, Purwati Munawir, bagi banyak hal larangan ekspor tentu berdampak, misalnya dari pajak ekspor saja bisa membuat penerimaan devisa negara dari sawit tidak ada.

“Kemudian dari sisi penyerapan lapangan kerja tentu berkurang," ujarnya di Pontianak, Rabu.

Baca Juga: Deputi Koordinasi Pangan dan Agribisnis Belum Bisa Pastikan Sampai Kapan Larangan Ekspor CPO Diberlakukan

Munawir menjelaskan bahwa sebagian besar pelaku usaha sawit di Kalbar merupakan produsen CPO. Jika larangan ekspor berlanjut lebih lama maka kapasitas tangki penyimpanan pabrik terbatas dan akan penuh. Dengan hal itu aktivitas bisa saja berkurang. Dengan begitu bisa berdampak pada tenaga kerja dan lainnya.

"Belum lagi penyerapan buah sawit masyarakat terutama kebun swadaya. Kapasitas tangki pabrik terpenuhi maka perusahaan bisa saja fokus ke kebun sendiri atau plasma," terangnya.

Munawir menyebutkan bahwa saat ini luas kebun sawit di Kalbar sudah mencapai 1,9 juta hektare dengan produksi mencapai 4,96 juta ton per tahun.

"Untuk kepemilikan kebun sawit perusahaan mencapai 1,17 juta hektare atau 61,39 persen dan sisanya swadaya dengan luas 700 ribu hektare atau 37,09 persen," katanya.

Meski begitu, secara umum pihaknya juga memahami dan menghormati kebijakan pemerintah yang ada. Kemudian GAPKI Kalbar secara intens berkomunikasi dengan asosiasi pelaku usaha sawit sektor hilir agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal.

Baca Juga: Jokowi Diminta Segera Cabut Larangan Ekspor CPO Supaya Kebutuhan Minyak Goreng Dunia Terpenuhi

"Kami juga koordinasi dengan asosiasi petani sawit dalam mengkomunikasikan setiap perkembangan di lapangan serta mengantisipasi dampak yang mungkin timbul dan menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah yang dapat mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng, dan kran ekspor sawit dibuka secara normal guna kepentingan perolehan devisa negara," katanya. Antara