Harga TBS Sawit Turun 70 persen di 22 Provinsi, Apkasindo Minta Presiden Lindungi Petani

SuaraKalbar.id - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengungkapkan bahwa harga tandan buah segar (TBS) sawit turun hingga 70 persen di 22 provinsi produsen sawit.

Untuk itu, Apkasindo meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk melindungi 16 juta petani sawit yang terdampak penurunan harga tersebut.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat ME Manurung, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin mengungkapkan, larangan ekspor minyak goreng dan CPO telah berdampak langsung kepada anjloknya harga TBS kelapa sawit di seluruh Indonesia, terkhusus sentra perkebunan kelapa sawit.

"Kami meminta Presiden untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk minyak goreng sawit (MGS) serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS sawit," katanya.

Baca Juga: Pengamat Nilai Kebijakan Larangan Ekspor CPO Perlu Buat Jaga Stok Minyak Goreng

Gulat mengatakan saat ini dari 1.118 pabrik sawit se-Indonesia paling tidak 25 persen telah menghentikan pembelian TBS sawit petani. Ini terjadi setelah harga TBS petani sudah anjlok 40-70 persen dari harga penetapan Disbun dan ini terjadi secara merata sejak larangan ekspor 28 April lalu.

"Kami berpacu dengan waktu karena sudah rugi 11,7 triliun rupiah sampai akhir April lalu, termasuk hilangnya potensi pendapatan negara melalui Bea Keluar, terkhusus Pungutan Ekspor dimana sejak Februari sampai April sudah hilang Rp3,5 Triliun per bulannya," ungkapnya.

Gulat menilai, semua permasalahan ini terjadi sejak adanya gangguan pasokan Minyak Goreng Sawit (MGS) domestik dan harga MGS curah yang tergolong mahal, padahal sudah disubsidi. Sehingga Presiden Jokowi mengambil kebijakan melarang ekspor CPO dan Bahan Baku MGS.

Oleh karena itu Apkasindo meminta kepada Presiden agar tidak hanya mensubsidi MGS curah, tapi juga MGS Kemasan Sederhana (MGS Gotong Royong).

Dan untuk menjaga jangan sampai gagal, pihaknya meminta memperkokoh jaringan distribusi minyak goreng sawit terkhusus yang bersubsidi dengan melibatkan aparat TNI-Polri.

Baca Juga: Gegara Ini Petani Simeulue Biarkan Sawit Membusuk di Pohon

"Kami yakin pasti klir kalau TNI-POLRI sudah dilibatkan. Contohnya saja program vaksin sukses dan cegah karhutla (kebakaran hutan dan lahan), hasilnya asap langsung hilang sejak 2015 sampai sekarang," katanya.