Sepak Terjang Hadi Tjahjanto Mantan Panglima TNI yang Turut Sukseskan Gelaran MotoGP dan Kini Jadi Menteri ATR/BPN

SuaraKalbar.id - Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto resmi didapuk menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, posisi Hadi saat ini menggantikan Sofyan Djalil.

Mengutip Antara, Hadi Tjahjanto merupakan Panglima TNI periode 2017 hingga 2021.

Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) Tahun 1986 dan menyelesaikan Sekolah Penerbang TNI AU pada 1987.

Baca Juga: Dilantik Jadi Menteri Perdagangan Baru, Zulkifli Hasan Akui Dukung Pemilu Ditunda

Hadi Tjahjanto, memulai karier pertamanya sebagai pilot pesawat angkut Cassa di Skuadron Udara 4.

Kariernya pun terus meningkat mulai dari kepala seksi latihan, komandan flight ops, instruktur penerbangan Lanud Adi Sucipto, hingga akhirnya menjabat sebagai Komandan Pangkalan Udara Adisumarmo Solo.

Saat itu, Hadi Tjahjanto bekerja dalam satu wilayah dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang pada 2010 hingga 2012 masih menjadi Wali Kota Surakarta.

Pada 2011 Hadi menjabat tugas di luar TNI AU menjadi Perwira Bantuan I/Rencana Operasi TNI dan Sekretaris Militer Kementerian Sekretaris Negara.

Kemudian, pada 2013 dia dipercaya menjadi Direktur Operasi dan Latihan Badan SAR Nasional (Basarnas).

Baca Juga: Dicopot dari Kursi Mendag, Kekayaan Fantastis Muhammad Lutfi Tembus Rp235 Miliar Lebih

Selanjutnya Hadi menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI AU pada 2013 hingga 2015 yang membuat dirinya semakin dikenal publik.

Ia ditugaskan menjadi Komandan Pangkalan Udara Abdul Rachman Saleh pada 2015, namun tak lama, pada Juli 2015 Hadi ditugaskan menjadi Sekretariat Militer Presiden Jokowi.

Hadi Tjahjanto kemudian dilantik menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada November 2016 di masa kepemimpinan Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu.

Tiga bulan kemudian, Hadi diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) TNI pada Januari 2017. Hingga akhirnya pada 8 Desember 2017 Hadi Tjahjanto dilantik sebagai Panglima TNI.

Ia kini ditugaskan oleh Presiden Jokowi, bersama dengan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni untuk membantu menangani persoalan agraria dan tata ruang yang kerap terjadi konflik di berbagai wilayah Indonesia.

Setelah dirinya turun dari kepemimpinan tertinggi TNI, Hadi Tjahjanto pernah membantu Presiden untuk menyukseskan gelaran Moto GP Mandalika sebagai komandan lapangan persiapan ajang balap Internasional itu.

Bahkan, Hadi meraih penghargaan dari Mandalika Grand Prix Association (MGPA) karena perhelatan yang digelar pada Maret 2022 tersebut berlangsung sukses.

Saat dirinya menjadi Panglima TNI, Hadi mengemban beberapa tugas penting lainnya, antara lain untuk menjaga kedaulatan dan keamanan pada tahun pemilu 2019, pengamanan PON XX Papua, dan mengerahkan pasukan khususnya tim medis dalam penanganan pandemi COVID-19. Antara

PR Konflik Agraria

Kini Hadi Tjahjanto ditugaskan oleh Presiden sebagai Menteri ATR/BPN yang tentunya memiliki pekerjaan rumah tidak sedikit. Hingga saat ini masih sering terdengar konflik agraria seperti lahan yang tumpang tindih, lahan perkebunan yang masuk kawasan konservasi, atau sekadar sertifikat yang belum diterima oleh peserta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah digulirkan Presiden sejak 2016.

Berdasarkan data Ombudsman RI pada 2021, laporan masyarakat paling banyak adalah mengenai permasalahan agraria. Selain itu, Kejaksaan Agung RI pun mencatat adanya kerugian negara mencapai Rp1,4 triliun dari perkara korupsi terkait mafia tanah selama periode 2020 hingga 2022.

Bahkan Presiden Jokowi saat menghadiri Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 menegaskan bahwa dirinya tidak ingin lagi ada kerugian negara dan kerugian masyarakat dari persoalan agraria yang disebabkan oleh adanya ego sektoral.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengingatkan agar setiap pemangku kepentingan mulai dari pemerintah kabupaten-kota, provinsi, dan pemerintah pusat untuk bekerja secara terintegrasi dan menghilangkan ego sektoral.

Presiden menekankan permasalahan sengketa tanah harus segera diselesaikan karena berdampak pada kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.

Dengan hadirnya seorang purnawirawan Marsekal TNI di pucuk kepemimpinan kementerian yang membidangi persoalan agraria, penuh harapan bahwa sosok kedisiplinan dan ketegasan tentara dapat menyelesaikan berbagai permasalahan sengketa lahan yang menumpuk di meja kerja Menteri ATR/BPN.