SuaraKalbar.id - Sejak pemerintah resmi mengumumkan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pekan lalu, beragam aksi demo menolak kebijakan tersebut terus brmunculan.
Namun, pakar komunikasi politik Emrus Sihombing justru menilai, unjuk rasa menolak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi lebih bernuansa politik.
"Lebih cenderung politis daripada nonpolitis. Sederhana saja melihatnya, kan banyak masyarakat yang kesejahteraan belum terpenuhi, kok tidak demo soal itu. Maka menurut saya demo ini punya agenda politik pragmatis," kata Emrus saat dihubungi di Jakarta, Senin (12/9/2022).
Meski demikian, menurut ya sah-sah saja bila masyarakat berunjuk rasa, karena hal itu hak semua orang dalam negara demokrasi.
Apalagi kalau unjuk rasa berbasis kepentingan masyarakat luas, semua kebijakan yang tidak berpihak tentunya direspons dengan unjuk rasa sebagai bentuk protes.
Hanya saja ia menyayangkan, karena menurutnya pada kenyataannya tidak demikian.
"Di Jakarta (misalnya) masih banyak masalah. Macet semakin menjadi-jadi, tercemar-nya air tanah, sungai kotor. Gubernur DKI sudah mau lima tahun, masih banyak masalah. Apakah didemo?. Maka saya bilang itu lebih politis," kata Emrus.
Perwakilan pengunjuk rasa dan pemerintah, menurutnya bisa saja menggelar audiensi dalam hal ini perwakilan pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi dan pemerintah menjelaskan tujuan kebijakan.
"Demonstran tulus menyampaikan dan pemerintah tulus memberikan respons. Tapi kalau ada agenda lain di balik itu, akan sulit dipertemukan," ucapnya.
Sementara itu, Analis Utama Ekonomi Politik Reyhan Noor mengatakan unjuk rasa sah-sah saja, terlepas dari afiliasi apa pun yang menyelenggarakan.
Tapi dengan catatan, bahwa substansi yang diangkat masih relevan.
"Nuansa politik pasti ada di setiap unjuk rasa karena sebagai bentuk ekspresi atas kepentingan dari konstituen yang diwakilkan. Dalam pengambilan kebijakan, seperti penyesuaian harga BBM, akan sangat sulit untuk memenuhi semua kepentingan yang ada," ujar Reyhan. Antara
Berita Terkait
-
Hari Ini Dilaporkan ke MKD Gegara Rayakan Ultah saat DPR Didemo Buruh, Junimart PDIP Bela Puan: Gak Ada yang Dilanggar!
-
Hore! BSU Rp600 Ribu Bagi Pekerja Dicairkan Mulai Hari ini!
-
Massa PA 212 Bawa Spanduk Desak Ahok Dipecat hingga Aparat Arogan Berjiwa Sambo di Patung Kuda
-
Sebut Jokowi Bohong, Massa Demo Tolak BBM Naik di Patung Kuda: Jokowi Turun Sekarang Juga
-
Pemerintah Resmi Naikkan Tarif Ojek Online
Terpopuler
- Selamat Tinggal, Kabar Tak Sedap dari Elkan Baggott
- 1 Detik Jay Idzes Gabung Sassuolo Langsung Bikin Rekor Gila!
- Andre Rosiade Mau Bareskrim Periksa Shin Tae-yong Buntut Tuduhan Pratama Arhan Pemain Titipan
- 5 Rekomendasi Mobil Bekas Keluarga dengan Sensasi Alphard: Mulai Rp50 Juta, Bikin Naik Kelas
- Penantang Kawasaki KLX dari Suzuki Versi Jalanan, Fitur Canggih Harga Melongo
Pilihan
-
Sejarah Nama Kompetisi Liga Indonesia: Dari Perserikatan Kini Super League
-
Dear Pak Prabowo: Penerimaan Loyo Utang Kian Jumbo
-
Eks Petinggi AFF Kritik Strategi Erick Thohir, Naturalisasi Jadi Bom Waktu untuk Timnas Indonesia
-
Siapa Liam Oetoehganal? Calon Penerus Thom Haye Berstatus Juara Liga Belgia
-
Heboh Nasi Kotak Piala Presiden 2025, Netizen Bandingkan Isi Menu MBG ke Jurnalis Inggris
Terkini
-
Lewat BSU, BRI Dorong Kesejahteraan Pekerja dengan Bantuan Rp1,72 Triliun
-
Inspirasi Rumah Minimalis Tipe 36 yang Terlihat Luas dan Mewah
-
Go Katan Hadir di Pontianak! Bayar Pajak Mudah, Banyak Diskon dan Bebas Denda, Ini Caranya
-
Modus MiChat! Pria di Pontianak Dikeroyok dan Dirampok
-
Waspada Penipuan, Disdukcapil Pontianak Imbau Masyarakat Tak Beri Data ke Pihak Tak Dikenal