SuaraKalbar.id - Koordinator Pusat BEM Nusantara Ahmad Supardi menyatakan bahwa penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah.
Meski begitu, dirinya menyadari bahwa penyesuaian harga BBM memang sebuah keputusan pahit yang terpaksa diambil pemerintah. Keputusan ini juga berdampak terhadap masyarakat.
"Penyesuaian itu adalah pukulan keras terhadap masyarakat. Namun, kita juga harus mengetahui bahwa ini adalah kebijakan yang perlu diambil, walau pun ini kebijakan yang pahit bagi pemerintah," jelasnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (14/9/2022).
Namun, pemerintah juga telah menyampaikan alasan penyesuaian harga BBM, seperti tekanan ekonomi akibat situasi global yang dirasakan semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Serta, kenaikan harga energi karena disrupsi rantai pasok akibat pandemi dan perang di Eropa.
Menurutnya, pemberian bantuan sosial (bansos) merupakan solusi pemerintah untuk menyesuaikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Pemerintah memberikan solusi dengan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat. Tugas kami untuk bersama-sama mengawasi pemberian subsidi, pemberian BLT agar tepat sasaran," katanya.
Ahmad menjelaskan pemerintah telah berusaha memberikan bansos untuk masyarakat tak mampu sebagai bantalan sosial untuk meredam dampak penyesuaian harga BBM. Bantuan sosial itu di antaranya bantuan langsung tunai (BLT), Bantuan subsidi upah (BSU) dan bantuan angkutan umum.
Menurut dia, penilaian sebuah kebijakan dengan menggunakan berbagai sudut pandang perlu dilakukan, agar bisa memberikan solusi atas masalah yang terjadi, termasuk soal penyesuaian harga BBM.
Ahmad mengajak semua kalangan khususnya mahasiswa agar selalu kritis. Namun solutif dan juga realistis dalam menanggapi isu-isu nasional.
Baca Juga: BEM Nusantara Sebut BLT Solusi Pemerintah atas Kenaikan Harga BBM
Selain itu, Ahmad juga mengutip pernyataan pengamat ekonomi Faisal Basri. Faisal menyebutkan harga minyak dunia yang melambung tinggi membuat subsidi BBM dalam negeri bertambah, sehingga membuat APBN membengkak. BBM subsidi khususnya pertalite juga banyak dinikmati rata-rata oleh orang yang dikategorikan mampu.
"Subsidi yang diberikan pemerintah hari ini sudah cukup banyak, artinya lebih baik di alokasikan kepada pendidikan atau pun kesehatan," kata Ahmad mengutip pernyataan Faisal Basri. Antara
Berita Terkait
-
BEM Nusantara Sebut BLT Solusi Pemerintah atas Kenaikan Harga BBM
-
Pantau Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta, Kapolda Metro Jaya: Situasi Kondusif
-
Kenaikan Harga BBM Bersubsidi: Solusi atau Ancaman?
-
Mensos Risma Ingatkan BLT BBM Tidak Digunakan untuk Beli Rokok, Tapi Kebutuhan Pokok
-
Gibran Jamu Makan Siang Fraksi PKS Solo Usai Demo Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, Endingnya Justru Mengejutkan
Terpopuler
- Survei: 55 Persen Pemilih Prabowo Tidak Akan Memilihnya Kembali pada Pilpres 2029
- Selundupkan 1.689 Burung Liar ke Jakarta, Bus Sinar Jaya Dicegat di Pelabuhan Bakauheni
- KPU Bisa Tindaklanjuti Putusan MK dengan Menyatakan Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024 Tak Sah
- Rekonsiliasi Politik, Anies Baswedan Jadi Menteri Prabowo?
- Rapor Prabowo-Gibran dan Para Menteri Anjlok, Purbaya yang Dicopot Justru Jadi Menteri Terbaik
Pilihan
-
Inilah 5 Menteri yang Kinerjanya Paling Buruk Menurut Survei CELIOS
-
Polri Gerebek Sarang Narkoba Kampung Boncos dan Ambon! Operasi Masih Berlangsung
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
Terkini
-
Menhut Bidik 6 Perusahaan Lagi soal Karhutla, Siapa yang Terancam Kehilangan Izin Usaha?
-
BRI Peduli Hadirkan Aksi Nyata Jaga Kebersihan Mandalika di Ajang MotoGP 2026
-
BRI Pertahankan Posisi Merek Paling Bernilai di Indonesia di Tengah Persaingan Industri Keuangan
-
Investasi Mulai Rp100.000, BRI Hadirkan Tiga Produk Reksa Dana Eastspring
-
Gugatan Karhutla Kalbar Masuk Pengadilan, Warga Soroti Data dan Penanganan Asap