SuaraKalbar.id - Koordinator Pusat BEM Nusantara Ahmad Supardi menyatakan bahwa penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah.
Meski begitu, dirinya menyadari bahwa penyesuaian harga BBM memang sebuah keputusan pahit yang terpaksa diambil pemerintah. Keputusan ini juga berdampak terhadap masyarakat.
"Penyesuaian itu adalah pukulan keras terhadap masyarakat. Namun, kita juga harus mengetahui bahwa ini adalah kebijakan yang perlu diambil, walau pun ini kebijakan yang pahit bagi pemerintah," jelasnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (14/9/2022).
Namun, pemerintah juga telah menyampaikan alasan penyesuaian harga BBM, seperti tekanan ekonomi akibat situasi global yang dirasakan semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Serta, kenaikan harga energi karena disrupsi rantai pasok akibat pandemi dan perang di Eropa.
Menurutnya, pemberian bantuan sosial (bansos) merupakan solusi pemerintah untuk menyesuaikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Pemerintah memberikan solusi dengan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat. Tugas kami untuk bersama-sama mengawasi pemberian subsidi, pemberian BLT agar tepat sasaran," katanya.
Ahmad menjelaskan pemerintah telah berusaha memberikan bansos untuk masyarakat tak mampu sebagai bantalan sosial untuk meredam dampak penyesuaian harga BBM. Bantuan sosial itu di antaranya bantuan langsung tunai (BLT), Bantuan subsidi upah (BSU) dan bantuan angkutan umum.
Menurut dia, penilaian sebuah kebijakan dengan menggunakan berbagai sudut pandang perlu dilakukan, agar bisa memberikan solusi atas masalah yang terjadi, termasuk soal penyesuaian harga BBM.
Ahmad mengajak semua kalangan khususnya mahasiswa agar selalu kritis. Namun solutif dan juga realistis dalam menanggapi isu-isu nasional.
Baca Juga: BEM Nusantara Sebut BLT Solusi Pemerintah atas Kenaikan Harga BBM
Selain itu, Ahmad juga mengutip pernyataan pengamat ekonomi Faisal Basri. Faisal menyebutkan harga minyak dunia yang melambung tinggi membuat subsidi BBM dalam negeri bertambah, sehingga membuat APBN membengkak. BBM subsidi khususnya pertalite juga banyak dinikmati rata-rata oleh orang yang dikategorikan mampu.
"Subsidi yang diberikan pemerintah hari ini sudah cukup banyak, artinya lebih baik di alokasikan kepada pendidikan atau pun kesehatan," kata Ahmad mengutip pernyataan Faisal Basri. Antara
Berita Terkait
-
BEM Nusantara Sebut BLT Solusi Pemerintah atas Kenaikan Harga BBM
-
Pantau Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta, Kapolda Metro Jaya: Situasi Kondusif
-
Kenaikan Harga BBM Bersubsidi: Solusi atau Ancaman?
-
Mensos Risma Ingatkan BLT BBM Tidak Digunakan untuk Beli Rokok, Tapi Kebutuhan Pokok
-
Gibran Jamu Makan Siang Fraksi PKS Solo Usai Demo Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, Endingnya Justru Mengejutkan
Terpopuler
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Dari Polemik 'Cium Lutut', Kekayaan Krisantus vs Dedi Mulyadi Jadi Sorotan, Terpaut Rp9 Miliar
-
Bibir Pecah-Pecah karena Panas Pontianak? Cara Ini Diam-Diam Jadi Andalan Banyak Orang
-
Profil dan Kekayaan Krisantus Kurniawan, Wagub Kalbar yang Viral Tantang Dedi Mulyadi 'Cium Lutut'
-
Viral! Wagub Kalbar Tantang Dedi Mulyadi, Ucapannya Bikin Heboh: Kucium Lututnya
-
Harga TBS Kelapa Sawit Kalbar April 2026 Tembus Rp3.726 Per Kilogram, Ini Rinciannya