Indeks Kerawanan Pemilu di Kalbar Masuk Kategori Rawan Rendah dengan Skor 12,69 Persen

SuaraKalbar.id - Komisioner Bawaslu Kalbar, Faisal Riza menyampaikan bahwa indeks kerawanan pemilu di Kalbar masuk dalam kategori rawan rendah dengan skor 12,69 persen.

Hal itu disampaikan Faisal, saat menghadiri Dialog Publik dengan tema Peran Relawan Dalam Mewujudkan Pemilu Damai dan Bermartabat, di Hotel Mercure Pontianak, Senin (19/12/2022).

"Bawaslu RI, telah melakukan lauching terkait indeks kerawanan pemilu, dan Kalbar sendiri masuk dalam kategori rawan rendah dengan skor 12,69 %," katanya.

Adapun konstruksi IKP, kata Faisal, berdasarkan dari konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi.

Baca Juga: KPU Padang Jaring 312 Petugas PPS, 800 Orang Sudah Daftar: Berintegritas

Sedangkan untuk tingkat Provinsi, dijelaskan Faisal bahwa pengaruh kerawanan IKP terletak pada dimensi kontestasi dengan score 37,91 dan dimensi partisipasi dengan score 11,27.

"Untuk kabupaten /kota pada dimensi penyelenggaraan pemilu dengan score 52,27 di kabupaten Ketapang, dan 52,78 di kabupaten Sekadau," jelasnya.

Sementara yang menjadi isu strategis dalam pengawasan pemilu adalah netralitas penyelenggara, pelaksanaan tahapan di provinsi baru, potensi polarisasi masyarakat, mitigasi dampak penggunaan media sosial, dan pemenuhan hak memilih dan dipilih.

"Sehingga Kehadiran relawan saat ini menjadi culture baru di Kalbar untuk membantu pedidikan politik ini sendiri," jelasnya.

Hal lain disampaikan oleh Komisioner KPU Kalbar, Lomon, yang menilai bahwa kesukseskan penyelenggara Pemilu ditentukan oleh semua pihak.

Baca Juga: Merasa Nama Baiknya Tercemar, Bamsoet Bakal Somasi ke Media yang Beritakan Dirinya Soal Penundaan Pemilu 2024

Mulai dari sisi pemerintah dan pemda dengan mendukung penyelenggaraan pemilu dengan memberikan bantuana dan fasilitas sesuai ketentuan perundang-undangan,

"Kemudian peserta pemilu dapat berkompetisi dengan jujur dan adil serta turut memberikan literasi demokrasi untuk menghindari politik transaksional, bebas politik uang, bebas hoaks, dan tidak melakukan politisasi isu SARA. Pemilih tentu harus menjadi pemilih cerdas, mandiri, dan rasional,misalkan dengan terus memperbarui informasi kepemiluan dan memilah informasi dengan bijak," tambahnya.