SuaraKalbar.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai, tantangan keamanan siber di masa depan akan semakin tinggi, di mana layanan dan transaksi secara digital akan dominan dilakukan dalam pelayanan publik.
Untuk itu, Puan mendorong pemerintah untuk segera membenahi keamanan siber.
“Maka perlu segera dilakukan pembenahan sistem di kementerian dan lembaga negara terkait keamanan siber,” tutur mantan Menko PMK itu.
Sebagaimana diketahui, kebocoran data milik kementerian/lembaga maupun sejumlah tokoh di Tanah Air akhir-akhir ini menyita perhatian banyak pihak.
Baca Juga:Apa Itu Tragedi Ninja Banyuwangi 1998 yang Diminta Warganet untuk Dibongkar Bjorka?
Terkait hal itu, Puan menyayangkan disrupsi digital yang tidak dibarengi dengan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (PSE), lantaran menurutnya sangat merugikan negara dan masyarakat Indonesia.
“Seharusnya PSE melakukan pengamanan, termasuk dengan menggunakan enkripsi untuk data pribadi masyarakat. Kebocoran data yang dialami kementerian maupun lembaga negara tentu berdampak besar,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (13/9/2022).
Puan mengaku khawatir, kebocoran data pribadi tersebut dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab, baik itu pelaku kejahatan siber, maupun pihak yang memanfaatkan keadaan.
Ia pun meminta Pemerintah segera bertindak mengatasi kebocoran data milik kementerian/lembaga maupun sejumlah tokoh.
“DPR RI meminta pemerintah untuk segera menggelar audit keamanan siber di seluruh kementerian dan lembaga negara,” kata Puan.
Baca Juga:Data Pribadinya Dibocorkan Hacker Bjorka, Mahfud MD: Saya Tak Ambil Pusing
Puan juga mendorong Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjelaskan ke publik terkait peretasan data-data milik kementerian/lembaga. Ia berharap BSSN dan kementerian/lembaga terkait dapat menghentikan serangan siber yang terjadi beberapa waktu belakangan ini.
“Audit keamanan siber wajib dilakukan setelah adanya banyak kasus kebocoran data di Indonesia,” ujarnya. Antara
