SuaraKalbar.id - Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menekankan jika pembubaran ormas merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Bukan Pangdam Jaya.
Hal itu dikatakan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian.
Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI, Dudung Abdurachman, menyebut Front Pembela Islam (FPI) bisa dibubarkan jika tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
"Itu ada di Kemendagri ya, karena kan izin ormas ada di Kemendagri," ujar Donny saat dihubungi wartawan, Jumat (20/11/2020).
Donny menuturkan, secara perundang-undangan Kemendagri memiliki kewenangan membubarkan ormas.
Namun jika ormas tersebut termasuk FPI berlaku semena mena, penegakkan hukum tetap dilakukan.
"Artinya, secara perundang-undangan Kemendagri yang punya kewenangan membubarkan sebuah ormas. Tetapi jika memang ormas ini berlaku semena-mena, merasa bebas hukum, dan menyebabkan keresahan, tentu saja penegakan hukum yang dilakukan," tutur dia.
Donny kemudian meminta pernyataan Pangdam harus dipersepsikan sebagai seseorang yang memiliki tanggungjawab keamanan di wilayah teritorial .
Menurutnya ormas yang telah membuat keresahan sudah seharusnya ditindak tegas.
Baca Juga: Copot Baliho Rizieq, Pangdam Jaya: Saya Tidak Segan Menindak Keras
"Jadi Pangdam saya kira tepat bahwa dia (Pangdam Jaya) ingin menindak FPI jika terus menerus melakukan keresahan, mengganggu perdamaian, persatuan, terus menerus membangkan terhadap aturan yang berlaku," katanya.
Sebelumnya Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengakui sekelompok orang berbaju loreng yang menertibkan baliho bergambar Habib Rizieq Shihab adalah personel TNI.
Anggota TNI yang menurunkan baliho-baliho Rizieq yang banyak terpampang di sejumlah tempat atas perintah dirinya.
Dia menegaskan kalau perlu, pemerintah bisa membubarkan Front Pembela Islam pimpinan Habib Rizieq.
"Kalau perlu, FPI bubarkan saja. Kok mereka yang atur. Suka atur-atur sendiri," kata Dudung setelah apel kesiagaan pasukan bencana di Jakarta, Jumat (20/11/2020).
Berita Terkait
-
Kapolda Metro Dukung Penurunan Baliho Habib Rizieq, Nikita Mirzani: Takbir!
-
Copot Baliho Rizieq, Pangdam Jaya: Saya Tidak Segan Menindak Keras
-
RK Minta Pemkab Bogor Beri Sanksi Panitia Acara Habib Rizieq di Megamendung
-
Pangdam Jaya Copot Baliho HRS, Ini Profil Dudung Abdurachman
-
Getol Dukung TNI Copot Baliho Rizieq, Nikita Mirzani: NKRI Harga Mati!
Terpopuler
- Empat Pemuda Bobol Gudang Barang Bukti Satlantas Polres Gowa
- Penyadapan Presiden: Prabowo Dengar Suara Mencurigakan, Seskab Teddy Gercep Copot Kabel WiFi
- PLN Beli Gas dari Blok Milik Hashim hingga 2037, Berapa Nilai Kontraknya?
- Sewa Rp315 Juta, Persitara Jakarta Utara Resmi Bermarkas di Stadion Wibawa Mukti
- Belum Ada Kerjaan Usai Mundur Jadi Wapres, Gibran Semangat Diajak Main GTA VI
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
Banyak Petarung Kalbar Berkiprah ke Luar Negeri, IBCA MMA Siapkan Wadah Pembinaan
-
Gibran Jadi Wapres Pertama yang Mundur Sejak Reformasi
-
Gibran Mundur atau Dimakzulkan, Apa Bedanya dan Bagaimana Nasibnya di Bursa Capres 2029?
-
Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, Mengapa Nama Pekerja Bisa Tidak Masuk Penerima BSU?
-
NIK Belum Terdaftar BSU 2026, Apakah Otomatis Gagal Dapat Rp900 Ribu?