JK ke Menteri Kesehatan : Vaksin Covid-19 Bukan Sembako Jangan Dibuat Ribet

SuaraKalbar.id - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) mengatakan, salah satu faktor yang menyebabkan program vaksinasi berjalan lambat di Indonesia karena rumitnya sistem administrasi pendaftaran vaksin.

JK meminta agar sistem pendaftaran vaksin dibuat sederhana. Sebagaimana halnya yang dilakukan beberapa negara.

Dimana orang hanya perlu datang ke sentra vaksin tidak perlu menyertakan banyak persyaratan seperti harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu via online.

JK meminta pemerintah tidak usah khawatir ada masyarakat yang melakukan kecurangan menerima vaksin, karena menerima vaksin berbeda dengan menerima bantuan. Dimana kemungkinan masyarakat untuk menerima bantuan sembako secara dobel selalu terbuka.

Baca Juga: Pusat Perbelanjaan Sudah Diibuka Lagi, Heroe Minta Warga Tetap Waspadai Penyebaran Covid

Untuk itu harus betul-betul diverifikasi. Namun untuk menerima vaksin, JK yakin tidak akan ada masyarakat yang curang untuk menerima vaksin berulang kali.

Hal tersebut disampaikan JK saat memberi sambutan pada acara vaksinasi Covid-19 oleh Ikatan Alumni (IKA) Universitas Hasanuddin (UNHAS) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, PMI, Dinkes DKI serta Nindya Karya di Gedung Nindya Karya Jalan MT Haryono Kav 22 Cawang Jakarta Timur, Minggu 29 Agustus 2021.

"Saya sudah menyampaikan ke Pak Menteri bahwa yang menyebabkan keterlambatan karena terlalu ribet administrasinya. Coba lihat di luar negeri, orang cukup datang saja bawa kartu langsung disuntik kalau kita harus daftar online dulu kemudian dicek lalu direkap setelah itu dipanggil dan itu memakan waktu. Dan ini orang yang tidak punya smartphone tidak mudah untuk mendaftarkan diri."

"Saya selalu bilang vaksin itu beda dengan pembagian sembako. Kalau pembagian sembako orang mau saja menerima sembako sampai 5 kali sehari. Untuk itu harus diverifikasi. Kalau vaksin tidak ada orang yang mau divaksin sampai 2 kali dalam sehari, 2 kali sebulan pun orang harus dibujuk dulu supaya mau. Jadi jangan khawatir ada kecurangan dalam menerima dosis vaksin," jelas JK.

Hal lain yang menyebabkan keterlambatan vaksin di Indonesia menurut JK karena kurangnya tenaga kesehatan yang bersertifikasi.

Baca Juga: Belajar Tatap Muka di Cimahi Direncanakan Pekan Kedua September

Untuk itu JK meminta agar Kemenkes melatih dan menugaskan lebih banyak lagi tenaga kesehatan. Termasuk mereka yang sedang menempuh pendidikan.