SuaraKalbar.id - Mejelis Ulama Indonesia atau MUI dan Forum Kerukunan Umat beragama bersama ormas Islam Kalimantam Barat mengeluarkan sikap bersama terkait persoalan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kabupaten Sintang.
Empat poin pernyataan bersama tersebut, adalah pertama, aliran Ahmadiyah di luar Islam atau sesat dan menyesatkan, karena tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir.
Untuk itu, pihaknya mengimbau dan mengajak semua pihak merangkul JAI kembali kepada Islam yang benar atau lurus melalui proses pembinaan, dakwah persuasif dan damai tanpa kekerasan.
"Pernyataan bersama yang kami keluarkan terkait kejadian 3 September 2021 terhadap JAI Sintang adalah respons dari masalah yang ada tersebut. Ada empat poin yang disampaikan," ujar Ketua MUI Kalbar, M Basri Har di Pontianak, Kamis siang.
Kedua, pihaknya tidak setuju penanganan Ahmadiyah di Kabupaten Sintang dengan cara-cara kekerasan dan perusakan. Ketiga, mempercayakan dan mendukung pemerintah daerah dan Polda Kalbar serta pihak-pihak yang berwenang dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Keempat, mengimbau semua pihak untuk menjaga suasana sejuk, aman, damai dan harmonis.
Sebelumnya, MUI Kalbar meminta warga Muslim mengedepankan kesantunan dalam menyikapi masalah JAI menyusul perusakan tempat ibadah Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, pada 3 September 2021.
"Terkait kasus 3 September 2021 di Sintang, MUI mengajak umat Islam dalam menghadapi Ahmadiyah secara santun, tidak anarkis, dan tidak dengan kekerasan," kata dia.
Basri meminta pemimpin MUI tingkat kabupaten dan kota di Kalimantan Barat mencermati perkembangan situasi setelah perusakan tempat ibadah JAI di Sintang serta menenangkan warga Muslim di wilayah masing-masing agar tidak terpancing dan terprovokasi.
Baca Juga: Tak Hafal Nama Parpol Dianggap Radikal, MUI: Kacau Logikanya, Penyesat!
Ia juga meminta semua pihak menahan diri supaya tidak memperkeruh suasana dan menyerahkan penanganan perkara perusakan tempat ibadah JAI kepada aparat penegak hukum.
"Persoalan Ahmadiyah dan kerusuhan kita percayakan kepada pemerintah dan aparat keamanan atau penegak hukum. Insya Allah, Allah bersama kita," kata dia. (Antara)
Berita Terkait
-
Kenapa Vape Haram Menurut MUI? Simak Fatwa dan Larangan Lengkapnya
-
Dua Suara soal Tuntutan Hak LGBTQ+ di Women's March Jakarta: MUI Beri Batas, Akademisi Dorong Aturan
-
GPCI Siap Kawal MUI Tolak Konser Andrea Bocelli
-
MUI: Imam Mahdi Bangkalan Sesat
-
Menag soal Fatwa Kripto: Hari Ini Mungkin Haram, Tapi Besok Bisa Jadi Halal
Terpopuler
- Cara Cek BSU 2026 di JMO dengan Mudah
- 6 Sabun Cuci Muka Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
- Fitur Pengkinian Data Rekening BSU Tidak Tersedia untuk Data Anda Maksudnya Apa?
- Habiburokhman Umumkan Gibran Serahkan Surat Mundur ke MPR Hari Ini, Disambut Tawa Anggota
- 10 Sepatu Lari 10K Terbaik, dari Brand Lokal hingga Internasional
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
Banyak Petarung Kalbar Berkiprah ke Luar Negeri, IBCA MMA Siapkan Wadah Pembinaan
-
Gibran Jadi Wapres Pertama yang Mundur Sejak Reformasi
-
Gibran Mundur atau Dimakzulkan, Apa Bedanya dan Bagaimana Nasibnya di Bursa Capres 2029?
-
Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, Mengapa Nama Pekerja Bisa Tidak Masuk Penerima BSU?
-
NIK Belum Terdaftar BSU 2026, Apakah Otomatis Gagal Dapat Rp900 Ribu?