Kunjungan Komisi X DPR RI, Wali Kota Pontianak Curhat Soal Zonasi dan Guru PPPK

SuaraKalbar.id - Mendapatkan kunjungan dari Komisi X DPR RI, Wali Kota Pontianak, Edi Kamtono berharap bisa menemukan solusi terkiat berbagai permasalahan, salah satunya bidang pendidikan. 

Diantaranya sistem zonasi yang merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Edi pun curhat bahwa persoalan zonasi adalah wewenang pusat sehingga butuh koordinasi dan bantuan banyak pihak, terutama DPR.

Ini yang ditekankan Edi saat menerima kunjungan Komisi X DPR RI ke Kota Pontianak.

Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Perbaiki Sistem Seleksi PPPK Bagi Guru Honorer

“Kita berharap adanya pemerataan fasilitas sekolah yang ada di kecamatan Pontianak Tenggara untuk SMA serta di Kecamatan Pontianak Utara,” ujarnya.

Selain hal tersebut, Edi juga menyampaikan persoalan guru terutama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang disebutnya harus diperjelas.

Dirinya juga berharap pemerintah pusat meningkatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digelontorkan untuk pendidikan sehingga fasilitas dan sarana prasarana sekolah di Kota Pontianak menjadi lebih baik lagi.

“Lalu untuk masalah olahraga kita minta dukungan sarana prasarana olahraga seperti sport center dan dukungan lainnya. Untuk pariwisata kita juga meminta dukungan dari berbagai aktivitas yang kita selenggarakan di Kota Pontianak,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Tim Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengatakan kunker ini untuk memahami realita di daerah terkait bidang yang menjadi tanggung jawab komisinya, terutama pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, olahraga dan perpustakaan.

Baca Juga: Wali Kota Pontianak: Rencana Pembangunan Duplikasi Jembatan Kapuas Mulai Ada Titik Terang

“Mudah-mudahan hasil kunjungan ini akan memberikan masukan yang berharga bagi kami untuk meningkatkan kualitas legislasi yang sedang kami susun,” ungkapnya.

Menurutnya, banyak masukan-masukan yang diterima pihaknya terkait kebutuhan di daerah. Untuk itu, pertemuan yang digelar ini akan menjadi bahan untuk membuat rekomendasi.

“Tidak hanya untuk kementerian yang menjadi mitra kerja Komisi X, tetapi juga untuk kementerian lain seperti Kominfo untuk persoalan internet sebab hal tersebut juga mempengaruhi belajar siswa terutama di Provinsi Kalbar secara umum,” pungkasnya.