Manjakan Orang Kaya, Gatot Nurmantyo Sebut Pemerintah Seperti Zaman Penjajahan Belanda

SuaraKalbar.id - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo menuding pemerintahan Indonesia masih berjalan di tempat dan tak obahnya seperti masa penjajahan Belanda.

Menurut Gatot, pemerintah dan DPR hari ini sangat berpihak pada kepentingan segelintir kaum elite yang sama sekali tidak dirasakan oleh rakyat.

"Negeri ini diproklamasikan bukan untuk memanjakan segelintir orang kaya, kalau begini sama saja kita merdeka tapi masih ada VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie), ini permasalahanya," kata Gatot dalam diskusi virtual FNN soal 7 Tahun Pemerintahan Jokowi, dikutip dari Suara.com, Rabu (20/10/2021).

Gatot menyoroti orang-orang kaya di Indonesia yang justru menjadi lebih kaya pada masa Pandemi Covid-19, sementara rakyat terus berjuang hidup.

Baca Juga: Dituding PKI oleh Gatot Nurmantyo, Letjen TNI Dudung Abdurachman Ajak Tabayun

"Jumlah orang super kaya Indonesia dengan kekayaan lebih dari 100 juta USD atau Rp 1,4 triliun jumlahnya naik 22,29 persen dari tahun 2019, ini sangat luar biasa, kondisi ini sangat kontras dan ironis," tuturnya.

Selain itu, Mantan Panglima TNI itu menyebut utang negara yang semakin menebal tidak bisa dianggap enteng karena akan menjadi beban bagi anak-cucu kelak.

"Saya ingatkan, jangan remehkan bahaya dari utang-utang negara saat ini, beban cicilan utang negara yang membengkak dapat membuat rakyat lebih miskin," tegasnya.

Menurutnya, pemerintah dan DPR harus lebih menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat golongan bawah dan menengah dalam membuat kebijakan dan undang-undang.

"Undang-undang dalam bidang ekonomi termasuk regulasi perpajakan, pertanian, kehutanan, dan sumber daya alam harus berpihak pada golongan bawah dan menengah," katanya.

Baca Juga: Mengenal Pasukan NICA, Dibentuk Belanda yang Ingin Kuasai Indonesia Setelah Merdeka

Sebelumnya, Gatot juga mengemukakan, pemerintah hanya berpihak pada orang kaya daripada rakyat miskin dan masyarakat umum.