SuaraKalbar.id - Pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai koalisi partai politik "Indonesia Bersatu" yaitu Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN), tidak memiliki tokoh kuat untuk maju pada Pilpres 2024.
Oleh karena itu, koalisi Indonesia Bersatu dipandang akan menghadapi tantangan menjelang Pemilu Presiden 2024 terkait dengan penunjukan calon presiden (capres).
"Skema koalisi di bawah komando Golkar saat ini dihadapkan pada tantangan serius, yaitu tidak jelasnya tokoh sentral yang ditawarkan sebagai capres/cawapres (calon wakil presiden) pada Pemilu 2024," ungkap Umam di Jakarta, Jumat.
Dirinya kemudian mengemukakan, Elektabilitas (tingkat keterpilihan) Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, sebagaimana ditunjukkan sejumlah hasil survei, masih relatif rendah. Hasil yang sama juga diperoleh Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Baca Juga: Golkar, PAN dan PPP Mantap Berkoalisi, Bima Arya Beri Tanggapan Seperti Ini
Sehingga, lanjut Umam, jika pada fase komunikasi awal ini Golkar sudah mengunci PAN dan PPP untuk mendukung Airlangga sebagai capres, akan cenderung kontraproduktif. Gerbong koalisi ini akan dihadapkan pada potensi kemenangan yang terbatas dan spekulatif.
Umam memandang partai PAN dan PPP, yang masuk dalam kategori menengah, belum siap menanggung risiko kekalahan pada Pilpres 2024.
Walaupun demikian, kata Umam, situasi politik di Tanah Air relatif cair sehingga dukungan PAN dan PPP dapat diperoleh dan dikendalikan oleh Golkar.
Sementara itu, mengenai narasi "melanjutkan program Presiden Joko Widodo", Umam menilai hal tersebut sebagai strategi untuk menggandeng partai politik lain berkoalisi.
"Narasi itu kemungkinan akan digunakan Golkar untuk himpun kekuatan dari partai politik pendukung pemerintah," katanya.
Baca Juga: Golkar, PAN, PPP Berkoalisi untuk Pemilu 2024, Demokrat: Kami Masih Lihat Mood Publik Dulu
Namun, menurut Umam, narasi melanjutkan program Jokowi berpotensi memunculkan resistensi karena selain akan dinilai tidak memiliki visi, misi, dan platform kerja yang genuine (asli) untuk ditawarkan kepada rakyat, narasi itu juga seolah-olah menegasikan peran partai-partai di luar pemerintahan saat ini.
Berita Terkait
-
Amien Rais Sebut Jokowi Telah Terpojok Dalam Dugaan Ijazah Palsu: Mudah Diseret ke Pengadilan
-
Ganjar: Nggak Boleh Ada Matahari Kembar, Nanti Pemimpinnya Bingung, Anak Buahnya Bingung
-
UGM Buka Pintu: Siap Ungkap Data Akademik Jokowi Jika...
-
Forkompinda Jatim Sowan Jokowi di Solo: Ada Apa?
-
Soal Pertemuan dengan Jokowi, Bahlil Tegaskan Jajaran Menteri Satu Komando di Bawah Prabowo
Terpopuler
- Jerman Grup Neraka, Indonesia Gabung Kolombia, Ini Hasil Drawing Piala Dunia U-17 2025 Versi....
- Kiper Belanda Soroti Ragnar Oratmangoen Cs Pilih Timnas Indonesia: Lucu Sekali Mereka
- Innalillahi Selamat Tinggal Selamanya Djadjang Nurdjaman Sampaikan Kabar Duka dari Persib
- Jabat Tangan Erick Thohir dengan Bos Baru Shin Tae-yong, Ada Apa?
- 8 HP Samsung Siap Kantongi One UI 7 Berbasis Android 15, Langsung Update Bulan Ini!
Pilihan
-
Orang RI Mulai Cemas, Kudu Mikir 1.000 Kali Untuk Belanja! Sri Mulyani Justru Diam Seribu Bahasa
-
Semua Maskapai China Stop Beli Pesawat Boeing Imbas Perang Dagang dengan AS
-
Dear Pak Prabowo! Orang RI Kini Cemas, Mau Belanja Kudu Mikir 1.000 Kali
-
Weton Rabu Pon Menurut Primbon Jawa: Karakter, Pantangan, dan Tips Menghindari Kesialan
-
Kiper Berdarah Belanda Klarifikasi Soal Patrick Kluivert: Fokus Pekerjaan Sendiri
Terkini
-
Bayar Living Cost Jemaah Haji 2025 Bebas Kendala, Percayakan Kepada Layanan Banknotes SAR dari BRI
-
Hery Gunardi Resmi Menjabat Ketua Umum PERBANAS: Komitmen Baru untuk 20242028
-
BRI Buyback Saham di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global
-
Pengusaha Kue Ini Makin Berkembang Berkat Pemberdayaan dari BRI
-
7 Pesona Wisata Alam di Bengkayang Kalimantan Barat