SuaraKalbar.id - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, mengungkapkan bahwa beberapa daerah Kalimantan Barat yang belum memiliki sinyal internet menjadi tantangan tersendiri dalam memaksimalkan penerapan transaksi digital.
“Ada daerah yang belum memiliki sinyal internet maupun aliran listrik, sehingga ini menjadi tantangan kita untuk memaksimalkan penerapan digitalisasi di Kalbar," ungkapnya.
Meski begitu, Sutarmidji tetap meminta pemerintah daerah agar memaksimalkan penerapan transaksi digital sesuai dengan kebutuhan, dalam menunjang pembangunan daerah dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Saya harap transaksi elektronik terus dikembangkan, salah satunya QRIS (Quick Response Code Indonesian), yang menjadi pilihan masyarakat untuk digunakan sebagai media transaksi," ungkap Sutarmidji saat membuka secara resmi Kegiatan Capacity Building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Pontianak, Selasa.
Baca Juga: Tak Mau Ketinggalan Zaman, Warung Sayur di Pasar Ini Menerima Pembayaran Digital
Dirinya mengungkapkan transaksi melalui elektronik sangat baik dari seluruh aspek keuangan.
"Dilihat dari sisi pertanggungjawaban, sangat bagus. Artinya, semua bisa ditelusuri dan transparan di mana transaksi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan, maka akan aman," ungkapnya.
Sutarmidji mengatakan, Capacity Building juga dapat menciptakan pengalaman serta membangun keberdayaan ekonomi rakyat.
Berkaitan dengan pentingnya elemen transformasi digital yang saling terkoneksi di era society 5.0, Indonesia memiliki Peraturan Presiden Nomor 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Hadirnya kebijakan tersebut mengampu proses digitalisasi layanan publik yang selama ini dinilai belum optimal karena pengembangan yang masih silo, tidak terstandar, dan belum terintegrasi satu sama lain.
Baca Juga: 8 Rekomendasi Aplikasi Pengatur Keuangan, Anti Boros
Sutarmidji mengungkapkan, dalam upaya transformasi, penentu esensial perubahan harus dimulai dari dalam pemerintah.
Lahirnya kebijakan reformasi birokrasi, dapat mengubah pola pikir pemerintah yang sebelumnya cenderung kaku dan self-oriented, menjadi para pelayan masyarakat.
Pemerintah diharapkan mampu mewujudkan pelayanan prima, di mana pelayanan publik yang tidak hanya mencapai ekspektasi masyarakat namun mampu melebihi harapan dari para penggunanya, demikian Sutarmidji. Antara
Berita Terkait
-
Tersesat di Dunia Maya: Literasi Digital yang Masih Jadi PR Besar
-
Jejak Digital Raffi Ahmad Blunder di Threads Disamakan dengan Fufufafa, Surat Prabowo Lupa Dihapus
-
Bahasa Gaul di Era Digital: Perubahan atau Kerusakan?
-
Indonesia Butuh 9 Juta Talenta Digital Tahun 2035
-
5 Keuntungan Tanda Tangan Digital untuk Bisnis Anda!
Terpopuler
- Raffi Ahmad Ungkap Tragedi yang Dialami Ariel NOAH, Warganet: Masih dalam Lindungan Allah
- Eliano Reijnders Ungkap Rencana Masa Depannya, Berniat Susul Tijjani Reijnders
- Seharga Raize tapi Mesin Sekelas Innova: Yuk Simak Pesona Toyota Frontlander
- Crazy Rich Kalimantan, Begini Mewah dan Mahalnya Kado Istri Haji Isam untuk Ulang Tahun Azura
- Bayern Munchen Pampang Foto Nathan Tjoe-A-On, Pindah ke Bundesliga Jerman?
Pilihan
-
GERKATIN: Ruang Berkarya bagi Teman Tuli
-
5 Asteroid Paling Berbahaya Bagi Bumi, Paling Diwaspadai NASA
-
Rupiah Loyo! Tembus Rp15.900 per Dolar AS, Calon Menkeu AS Jadi Biang Kerok
-
Harga Emas Antam Jatuh Terjungkal, Balik ke Level Rp1,4 Juta/Gram
-
Viral Pertamax Dituding Jadi Biang Rusaknya Fuel Pump Mobil, ITB Sampai Dipanggil
Terkini
-
Kecelakaan Tragis di Jalan Trans Kalimantan: Seorang Pengendara Motor Tewas di Tempat
-
Aston Pontianak Ajak Masyarakat Meriahkan Pilkada Serentak dengan Promo Menarik dan Tantangan Kreatif
-
Banjir Kembali Rendam Desa Darit Landak, Ketinggian Air Capai 80 Centimeter
-
Ngeri! Ngaku Lihat Pria Lain di Kamar Istri, Suami di Kalbar Ngamuk Bacok 3 Orang
-
Dirut BRI Dinobatkan Sebagai The Best CEO untuk Most Expansive Sustainable Financing Activities