Presiden Jokowi Baru Menerima Kalkulasi Harga BBM Bersubsidi, Nelayan di Kayong Utara Sudah Resah Harga Solar Mahal

SuaraKalbar.id - Keputusan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak subsidi tinggal menunggu waktu. Presiden Joko Widodo mengaku telah menerima kalkulasi harga BBM subsidi terbaru.

"Kalkulasinya sudah disampaikan kepada saya, hitung-hitungannya sudah disampaikan kepada saya. Tinggal ini kami putuskan," ungkap Jokowi di Bandarlampung, Sabtu (3/9/2022).

Meski begitu, Jokowi enggan menyampaikan kapan kenaikan harga BBM tersebut akan dimulai.

Terkait rencana kenaikan harga BBM tersebut, Jokowi mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk merumuskan perubahan harga subsidi energi secara hati-hati dan matang.

Baca Juga: Warganet Sindir Pemerintah yang Akhirnya Naikkan Harga BBM: Di Prank Terus Rakyatnya!

Hal tersebut bertujuan agar tidak menurunkan daya beli masyarakat dan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi, semuanya harus diputuskan dengan hati-hati, dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga," ujar Jokowi di Jakarta, Selasa (23/8).

Sementara itu, para nelayan di Desa Alur Bandung Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat sudah kadung resah dengan wacana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Bukan tanpa alasan, para nelayan di Teluk Batang mengaku harga solar di wilayahnya lumayan tinggi. Selain itu, para nelayan juga mengeluh karena kesulitan mendapatkan solar bersubsidi.

Suryadi, salah seorang warga di Dusun Nelayan RT 13 Desa Alur Bandung mengaku kesulitan mendapatkan solar bersubsidi untuk puluhan kapal perahu nelayan yang ia bina.

Baca Juga: Harga BBM Subsidi Pertamina Resmi Naik Sabtu Siang Per 3 September 2022

“Belakangan ini semenjak ada isu kenaikan harga BBM oleh pemerintah, nelayan disini mulai sulit untuk mendapatkan BBM Khususnya jenis solar bersubsidi,” kata Suryadi, salah satu penampung ikan di dusun nelayan Rt 13 Desa Alur Bandung, Senin (29/8/2022).

Suryadi mengaku hanya bisa mendapatkan BBM jenis solar sebanyak 200 hingga 400 liter saja untuk puluhan kapal binaannya tersebut.

“Kalau di hari biasanya kebutuhan BBM jenis solar untuk kapal perahu nelayan binaan saya saat ini bisa mencapai dua ratus liter per hari nya belum lagi pada saat musim ikan mungkin bisa lebih,” katanya.

Padahal, kehidupan masyarakat di Alur Bandung sangat bergantung dari hasil melaut. Sehingga, jika kapal perahu nelayan kesulitan mendapatkan BBM atau harganya tinggi, tentunya masyarakat nelayan kecil menjadi terbebani.

“Kalau untuk BBM jenis solar biasanya saya beli di SPBU yang ada di teluk batang, kadang kebutuhan saya masih kurang kita coba cari dari pangkalan–pangkalan BBM yang ada di sini juga,” tuturnya.

Dirinya berharap ke depannya untuk kebutuhan BBM jenis solar bersubsidi untuk nelayan khususnya di dusun nelayan ini bisa terpenuhi.

Berbeda dengan Suryadi, seorang nelayan bernama Jusmanto mengaku tidak kesulitan mendapatkan BBM jenis solar. Meski begitu, dirinya mengeluh karena harga solar yang dirasa mahal bagi nelayan sepertinya.

Saking mahalnya, Jusmanto bahkan sempat tidak bisa menjaring ikan di laut selama beberapa hari karena tidak memiliki BBM.

“Sebelumnya emang agak sulit kita mendapatkan BBMnya, setelah kemarin kita sama rekan nelayan yang lainnya mendatangi pihak SPBU yang ada di kecamatan teluk Batang, BBM jenis solar sudah tidak sulit lagi namun masalah harganya mencapai sebelas ribu rupiah per liternya,” papar Jusmanto melansir suarakalbar.co.id jejaring suara.com.

Menurutnya, BBM dengan harga belasan ribu itu terlalu mahal karena tidak akan sesuai dengan penghasilan ikan yang ia dapat dari hasil melaut.

“Satu liter harga minyak solar harganya sebelas ribu rupiah dari pangkalan ke nelayan dengan harga begitu tinggi bagaimana kedepanya nasib kami selaku nelayan kecil, pemerintah belum resmi menaikan harga BBM, harga sudah naik,” keluhnya.

Dirinya pun berharap pemerintah tak jadi merealisasikan rencana kenaikan harga BBM khususnya jenis solar bersubsidi.