Dijadikan Tersangka Dugaan Penggelapan Saham, Istri Mantan Menteri Laporkan Dirtipideksus Polri ke Ombudsman

SuaraKalbar.id - Istri mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan, Hanifah Husein, merasa dikriminalisasi dengan dijadikan sebagai tersangka dugaan penggelapan saham perusahaan batu bara oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri.

Untuk itu, melalui kuasa hukumnya Ricky Hasiholan Hutasoit, Hanifah melaporkan Dirtipideksus Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan ke Ombudsman RI.

"Laporan ini terkait dengan penanganan perkara Hanifah Husein. Terpaksa kami menyampaikan kepada pihak-pihak yang dapat mengawasi dan mengawalnya," kata Ricky dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (19/9/2022).

Dalam kasus ini, Hanifah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penggelapan saham perusahaan batu bara oleh Dittipideksus Bareskrim Polri bersama dengan dua petinggi PT Rantau Utama Bhakti Sumatera (RUBS).

Namun, pihak Hanifah dan kawan-kawan merasa dikriminalisasi dalam perkara yang mereka anggap sebagai perkara perdata tersebut.

"Kami merasa kasus ini terkesan dibuat-buat," kata Ricky.

Sebelumnya melaporkan ke Ombudsman RI, mereka telah melaporkan masalah itu kepada Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

"Melalui laporan ke Ombudsman, Irwasum, hingga Kompolnas ini kami ingin institusi Polri tetap menjaga muruahnya, dan menjadi muara para pencari keadilan," kata Ricky.

Dengan dibukanya kasus ini secara terang benderang, dia berharap dukungan dari banyak pihak agar kasus yang dialami Hanifah Husein tidak terjadi lagi pada investor tambang lainnya.

Baca Juga: Selain Ferdy Sambo, Seharusnya Ada 35 Polisi yang Terlibat, Ortu Brigadir J: Anak Saya Tak Akan Kembali

Sementara itu, sebelumnya, Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan menegaskan bahwa berdasarkan keterangan saksi, barang bukti, serta hasil gelar perkara telah mendapatkan bukti untuk menentukan tersangka dalam penyidikan dugaan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan.