Dorong Umat Islam Jadi Produsen, Riza Patria: Kita Mayoritas, Tapi Urusan Ekonomi Jadi Minoritas

SuaraKalbar.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai bahwa umat Islam sempat tertinggal lantaran hanya dimanfaatkan sebagai pembeli atau konsumen, meskipun saat ini, pengusaha Islam sudah banyak yang mampu berkompetisi.

Maka dari itu, Ia mendorong mendorong umat Islam ikut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional dengan menjadi produsen.

"Kita (umat Islam) mayoritas, tapi urusan ekonomi jadi minoritas. Umat Islam dianggap hanya sebagai konsumen bukan produsen," kata Riza saat membuka Musyawarah Daerah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Musda ICMI) DKI Jakarta 2022 di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Minggu (25/9/2022).

Riza juga mendorong agar anggota ICMI untuk ikut membangun ekonomi di DKI Jakarta bekerjasama dengan organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Juga: Dinilai Sukses Pimpin DKI Jakarta, Ratusan Relawan di Banyumas Deklarasi Dukung Anies Baswedan Jadi Presiden

Ia berharap, usai pandemi, dengan adanya kontribusi ICMI mampu mengarahkan pengusaha Islam menjadi lebih baik.

"Salah satunya dengan mendukung para pelaku usaha rumahan hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mulai dari hal-hal yang terkecil yakni dengan membeli produk mereka," kata Riza.

Menurut Riza, kalau terus menerus menjadi konsumen maka umat Islam akan sulit untuk berkembang.

"Sekarang fokus pada ekonomi umat. Dakwah, pengajian, seminar, dan diskusi itu tetap dilakukan sebagai bentuk intelektual kita sebagai umat Islam," terangnya.

Adapun dalam Musda ICMI disebutkan program kerja yang telah disusun dan diformulasikan lima bidang dalam kategori.

Baca Juga: Belum juga Terapkan Aturan Jam Kerja Demi Atasi Macet di Jakarta, Wagub DKI Bilang Gini

Lima kategori yang disebutkan yakni peningkatan SDM, pelayanan sosial kemasyarakatan, usaha ekonomi produktif UMKM, kecendekiaan, dan kelembagaan.

Kelima bidang itu disinergikan dengan program pemerintah dalam bentuk digitalisasi UMKM dan ekonomi berkelanjutan.

Kolaborasi program kerja tersebut searah dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah DKI Jakarta dalam usaha memberikan memberikan pelayanan publik. Antara