Dugaan Korupsi BP2TD Mempawah Rugikan Negara hingga Rp 32 Miliar, 70 Saksi Diperiksa 6 Orang Jadi Tersangka

SuaraKalbar.id - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat telah menetapkan 6 tersangka atas dugaan korupsi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Kabupaten Mempawah.

Keenam orang tersebut berinisial RB, G, EI, N, P dan J, yang mana satu di antara tersangka berinisial EI merupakan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Para tersangka selain J saat ini telah ditahan di Polda Kalbar sejak 26 Oktober 2022. Sementara J telah ditahan sejak beberapa waktu lalu atas kasus dugaan korupsi perkara yang lain.

Dari hasil pemeriksaan, kerugian negara akibat dugaan korupsi pembangunan BP2TD tersebut mencapai lebih dari Rp 32 miliar.

Baca Juga: Anggota DPRD Inisial RS Dituding Intervensi Proyek Pemprov Sumbar, Rahmat Saleh Bereaksi: Jabatan Saya Taruhannya!

Kabid Humas Polda Kalbar Kombespol Raden Petit Wijaya merincikan bahwa kerugian pembangunan BP2TD Mempawah pada paket pekerjaan 1,2,3 dan 4 sekitar Rp 16,7 miliar, kemudian untuk pekerjaan infrastruktur kerugian negara akibat dugaan korupsi tersebut sekira Rp 15,7 miliar.

"Atas perkara tersebut, para tersangka akan dijerat dengan pasal Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yakni Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi." katanya melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa (1/11/2022).

Tidak hanya itu, para tersangka juga akan dijerat dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang yakni Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang.

"Hingga saat ini kami masih melakukan penelusuran terhadap aset untuk TPPU," kata Raden Petit.

Dalam kasus tersebut, kepolisian sudah memeriksa lebih dari 70 orang saksi dengan berbagai latar belakang. Mulai dari pihak pelaksana, suplayer, BPSDM Perhubungan Darat Kemenhub, serta saksi ahli.

Baca Juga: Proses PAW Syukri Wahid dan Amin Hidayat, DPRD Balikpapan Tunggu Rekomendasi Tertulis

Dari keterangan berbagai saksi tersebut kepolisian kemudian menetapkan keenam orang tersebut sebagai tersangka.

"Keenam tersangka itu memiliki peranan masing-masing." kata Raden Petit.

Dirinya merincikan, tersangka RB berasal dari PT Malabar Mandiri yang mengerjakan paket pekerjaan 1. Kemudian, J alias JI yang sebelumnya telah ditahan dan menjalani persidangan kasus Tipikor lainnya berasal dari PT Batu Alam Berkah yang mengerjakan Proyek Paket 3.

Selanjutnya, NL berasal dari PT Tehnik Jaya Mandaya yang mengerjakan proyek paket 4. Lalu, EI oknum anggota DPRD Provinsi Kalbar yang berasal dari PT Rajawali Sakti Kalbar mengerjakan paket landskap.

Kemudian, P yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam proyek tersebut, dan terakhir G merupakan pembantu penyediaan dokumen penawaran dan perusahaan pelaksanaan.

Sementara itu, Ridho Fathant, kuasa hukum dari tersangka EI mengatakan pihaknya belum bisa memberikan komentar mengenai kasus yang membelit kliennya. Selain itu Ridho juga masih akan berkoordinasi lebih lanjut dengan EI.

“Masih akan berkoordinasi lebih lanjut kepada klien," ujarnya singkat.