Mahasiswa Gelar Aksi di DPRD Kalbar, Tuntut Pencabutan Inpres dan Perbaikan Kebijakan Publik

Senada dengan itu, Ketua Komisi III DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad, menyatakan bahwa tuntutan mahasiswa terkait efisiensi anggaran yang berdampak pada program infrastruktur dan pendidikan menjadi perhatian serius. “Kami menerima aspirasi mahasiswa untuk menjaga agar anggaran infrastruktur dan pendidikan tidak terpotong. Kami akan teruskan ke tingkat lebih tinggi," jelasnya.

Sementara itu, Fraksi PKB melalui perwakilannya, Mulyadi Tawik, menekankan bahwa tuntutan mahasiswa sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya terkait perbaikan infrastruktur dan sektor kesehatan yang masih jauh dari memadai.

“Kami berharap tuntutan mahasiswa bisa masuk ke dalam perbaikan-perbaikan kebijakan yang ada. Kami harus bersabar, karena perubahan ini membutuhkan waktu," tuturnya.

Mulyadi juga menambahkan bahwa permasalahan efisiensi anggaran ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Barat, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia. “Efisiensi anggaran memang perlu dilakukan, tetapi harus tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dasar," katanya.

Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Barat Meluas, Kini Sudah Mencapai 154 Sekolah

Aksi ini berlangsung damai hingga para mahasiswa membubarkan diri setelah menyampaikan tuntutan mereka kepada DPRD Kalbar. Mereka berjanji akan terus mengawal perkembangan kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.