Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Lewat MikroDOTS: Dorong Kemudahan Akses Layanan bagi UMKM Kalbar

SuaraKalbar.id - Kementerian UMKM berkolaborasi dengan Pempro Kalbar dan Pemkot Pontianak, menggelar Mikro Desk On The Street (MikroDOTS). Kegiatan yang melibatkan UMKM se-Kalbar ini digelar di area Car Free Day (CFD) Jalan Ahmad Yani.

Lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, serta perangkat daerah terkait hadir memberi pendampingan. Sejumlah UMKM bahkan langsung mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di lokasi acara.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, acara ini dirancang untuk mempertemukan para pelaku UMKM dengan lembaga pembiayaan, penyedia layanan perizinan, sertifikasi, hingga legalisasi usaha.

Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan pelatihan digital serta melibatkan penyandang disabilitas agar seluruh kelompok masyarakat dapat merasakan manfaat yang sama.

"Kita tidak ingin tercipta kesan bahwa UMKM berjalan sendiri dan pemerintah berjalan sendiri. Dengan pola seperti ini, semuanya menjadi cair. Pemerintah adalah bagian dari proses tumbuh kembangnya UMKM," katanya, melansir Antara, Minggu 23 November 2025.

Maman memberikan apresiasi kepada Pemprov Kalbar dan Pemkot Pontianak atas dukungan penuh dalam penyelenggaraan program yang disebutnya sebagai langkah konkret membangun semangat inklusif di daerah.

"Tanpa dukungan Pak Wali Kota dan Pak Gubernur, acara ini tidak mungkin terlaksana. Pemerintah pusat, provinsi, dan kota harus berjalan bersama dalam menumbuhkan UMKM," ujarnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan Pemkot Pontianak akan terus memberi ruang lebih luas bagi UMKM melalui sinergi program bersama pemerintah pusat. Ia bilang, pada 2026 sejumlah program pemberdayaan UMKM telah disiapkan.

"Program pemerintah untuk UMKM di tahun 2026 cukup banyak. Kita terus memberikan pelatihan, pemberdayaan, dan dukungan pemasaran. Selain itu, kita juga bersinergi untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi para pelaku UMKM di Kota Pontianak," ungkapnya.

Ia menekankan bahwa persoalan ruang usaha masih menjadi tantangan yang kerap dihadapi, khususnya bagi pedagang kaki lima (PKL).

"Masalah utama yang sering muncul adalah soal tempat. UMKM, terutama para PKL, kadang menggunakan ruang publik atau fasilitas umum. Karena itu, kita harus terus bersinergi agar kota tetap rapi dan tertib serta UMKM terus berjalan," ucapnya.

Pihaknya membuka kemungkinan pemanfaatan ruang-ruang yang bisa digunakan secara legal dan tertata untuk menunjang kegiatan UMKM di kota tersebut.

"Kita ingin bekerja sama memanfaatkan ruang-ruang yang memang bisa digunakan untuk kegiatan UMKM seperti di kawasan Pasar Tengah," katanya.