- Pemkab Sambas dan DPRD mengesahkan APBD 2026 senilai Rp 1,7 triliun pada 2 Desember 2025.
- Pendapatan daerah tahun 2026 mengalami penurunan Rp 400 miliar dibandingkan tahun sebelumnya karena transfer pusat berkurang.
- Anggaran diprioritaskan untuk pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan serta jembatan.
SuaraKalbar.id - Pemkab Sambas dan DPRD mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 senilai Rp 1,7 triliun, Selasa (2/12/2025).
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sambas, Supni Alatas, mengatakan total pendapatan daerah pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp 1,7 triliun.
Pendapatan tersebut bersumber dari PAD Rp 330 miliar, DAU Rp 910 miliar, Dana Desa Rp 159 miliar, serta pendapatan bagi hasil Rp13 miliar. Jumlah itu menurun sekitar Rp 400 miliar jika dibandingkan dengan APBD 2025 yang tercatat Rp 2,2 triliun.
Penyebabnya karena berkurangnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, situasi yang juga dialami banyak daerah lain.
"Penurunan pendapatan ini jelas berdampak pada ruang gerak fiskal. Karena itu, perlu dilakukan penyesuaian bersama pemerintah daerah agar program-program prioritas tetap dapat direalisasikan," katanya melansir SuaraKalbar, Selasa 4 Desember 2025.
Turunnya pendapatan tersebut turut diikuti penyesuaian struktur belanja. Total belanja daerah tahun 2026 dipatok sekitar Rp 1,52 triliun, mencakup belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga, hingga belanja transfer. Supni menegaskan, Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tetap mengutamakan pelayanan dasar masyarakat.
"Meski anggaran mengalami penurunan, sektor pelayanan dasar harus tetap berjalan dan menjadi prioritas utama," ungkapnya.
Pemkab Sambas mulai menyiapkan strategi optimalisasi pendapatan. Mulai tahun depan, seluruh mekanisme pemungutan pajak dan retribusi akan beralih ke sistem digital guna memastikan transparansi sekaligus menutup potensi kebocoran.
Pemerintah daerah juga berkomitmen memperbarui basis data wajib pajak, meningkatkan mutu pelayanan dan pengawasan, serta memaksimalkan pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum produktif.
Ia menambahkan dari sisi belanja, Banggar dan TAPD sepakat bahwa arah penggunaan anggaran harus selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung rencana pembangunan daerah. Kebijakan belanja tersebut disusun sejalan dengan visi–misi Bupati Sambas dan selaras dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
"Prioritas kita tetap pada sektor pendidikan, kesehatan, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, penyediaan air bersih, hingga sanitasi. Dengan APBD 2026 ini, kita berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sambas," katanya.
Berita Terkait
-
APBD 2025 Jakarta Tembus Rp91,86 Triliun: Ini Rincian Realisasi dan Surplusnya
-
Dilema Pengetatan Defisit APBD 2026: Antara Disiplin Fiskal dan Risiko Penurunan Belanja
-
Menkeu Purbaya Perketat Batas Defisit APBD 2026 Jadi 2,5%
-
APBD DKI 2026 Menyusut, Ini Sektor yang Akan Jadi Fokus Utama
-
DPR Desak Pusat Ambil Alih Pendanaan Bencana Sumatra karena APBD Daerah Tak Mampu
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Bulog Kalbar Tingkatkan Penyerapan Gabah di 2026, Stok Beras Dipastikan Aman
-
75 Persen Masjid di Indonesia Bermasalah dengan Pengeras Suara
-
Sejumlah Lahan di Pontianak Diduga Dibakar, BPBD Temukan Ini
-
Peringatan BMKG: Waspada Potensi Karhutla Kalimantan Barat 26 Januari-1 Februari 2026
-
Dirut BRI Tekankan Prospek Fintech Pembayaran dan Penguatan Risiko Lending di WEF 2026