Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, Mengapa Nama Pekerja Bisa Tidak Masuk Penerima BSU?

SuaraKalbar.id - Terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan ternyata tidak otomatis membuat seorang pekerja mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900 ribu. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk status kepesertaan, besaran upah yang dilaporkan perusahaan, hingga kategori bantuan sosial yang diterima pekerja.

Kondisi ini penting diketahui karena pemerintah kembali menyalurkan BSU untuk membantu menjaga daya beli pekerja. Bantuan diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, sehingga penerima yang memenuhi ketentuan berhak memperoleh total Rp900 ribu sekaligus.

Namun, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan otomatis masuk dalam daftar calon penerima. Pemerintah menggunakan data kepesertaan dan melakukan verifikasi berdasarkan kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.

Lantas, mengapa pekerja yang sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan bisa tidak masuk sebagai calon penerima BSU?

1. Status kepesertaan tidak aktif hingga Agustus 2026
Salah satu syarat utama penerima BSU 2026 adalah pekerja berstatus peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) sampai dengan Agustus 2026.

Artinya, memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan saja belum cukup. Status kepesertaan pada periode yang menjadi acuan pemerintah juga harus memenuhi ketentuan.

Pekerja yang baru terdaftar setelah periode tersebut perlu memahami bahwa kepesertaan baru tidak otomatis membuat mereka masuk dalam kelompok calon penerima BSU 2026.

Begitu pula pekerja yang status kepesertaannya tidak aktif pada periode yang dipersyaratkan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan mereka tidak memenuhi salah satu kriteria penerima.

2. Data gaji yang dilaporkan perusahaan melebihi batas
Persoalan berikutnya berkaitan dengan besaran upah. BSU 2026 diberikan kepada pekerja dengan gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti batas upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.

Baca Juga: NIK Belum Terdaftar BSU 2026, Apakah Otomatis Gagal Dapat Rp900 Ribu?

Hal yang sering tidak disadari adalah pemerintah menggunakan data upah terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam sistem kepesertaan.

Komponen upah yang diperhitungkan terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap.

Karena itu, pekerja yang merasa gajinya masih memenuhi batas penerima perlu memastikan kesesuaian data yang dilaporkan perusahaan.

Jika data upah dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan berbeda dengan kondisi sebenarnya, pekerja perlu mengonfirmasi kepada bagian personalia atau HRD perusahaan.

Ada ketentuan khusus bagi pekerja di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih dari Rp3,5 juta. Batas upah penerima disesuaikan dengan UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Sementara itu, di daerah yang tidak memiliki UMK, batas upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.