Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, Mengapa Nama Pekerja Bisa Tidak Masuk Penerima BSU?

3. Termasuk kelompok ASN, TNI, atau Polri
Persyaratan BSU juga mengecualikan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Dengan demikian, meskipun seseorang memiliki riwayat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, status pekerjaan tetap menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan penerima.

Program BSU 2026 memang ditujukan bagi pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria dalam regulasi, bukan seluruh masyarakat yang memiliki kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

4. Sedang menerima Program Keluarga Harapan
Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah status penerimaan bantuan sosial.

Dalam ketentuan BSU 2026, pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran menjadi kelompok yang diprioritaskan.

FAQ resmi BPJS Ketenagakerjaan juga menjelaskan bahwa pekerja yang sudah menerima PKH pada tahun anggaran berjalan sebelum BSU disalurkan tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Karena itu, pekerja perlu memperhatikan status bantuan sosial dalam keluarganya. Ketentuan ini tidak boleh diabaikan hanya karena pekerja sudah terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

5. Rekening bank tidak aktif atau tidak sesuai
Persoalan rekening juga dapat memengaruhi kelancaran penyaluran bantuan.

Berdasarkan informasi resmi BPJS Ketenagakerjaan, calon penerima harus memiliki rekening aktif pada bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni BNI, BRI, Mandiri, BTN, dan BSI, atau mengikuti mekanisme penyaluran melalui Pos Indonesia.

Baca Juga: NIK Belum Terdaftar BSU 2026, Apakah Otomatis Gagal Dapat Rp900 Ribu?

Pekerja perlu memastikan nama pemilik rekening sesuai dengan identitas dan nomor rekening yang dimasukkan benar.

Jika terdapat ketidaksesuaian data rekening, proses penyaluran dapat mengalami kendala. Karena itu, pemeriksaan informasi perbankan menjadi bagian penting yang tidak boleh dilewatkan.

6. Data pekerja yang dilaporkan perusahaan tidak akurat
Selain persyaratan pribadi, ketepatan data dari pemberi kerja juga berpengaruh terhadap proses penetapan calon penerima BSU.

Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan perusahaan agar menyampaikan data pekerja secara akurat dan memastikan pekerja yang diusulkan memenuhi ketentuan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan pentingnya ketepatan data dalam proses tersebut.

"Kami mengimbau pemberi kerja untuk menyampaikan data pekerja secara akurat dan memastikan pekerja yang diusulkan memenuhi persyaratan," kata Indah dalam keterangan resmi Kemnaker, Kamis (5/11/2026).