Daftar Gubernur Penolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Salah Satunya Kalbar

Berikut daftarnya.

Husna Rahmayunita
Senin, 12 Oktober 2020 | 10:51 WIB
Daftar Gubernur Penolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Salah Satunya Kalbar
Gubernur Kalbar Sutarmidji. [Suara.com]
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui massa demonstrasi yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2020) malam. [Suara.com/Fakhri Fuadi Muflih]
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui massa demonstrasi yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2020) malam. [Suara.com/Fakhri Fuadi Muflih]

Gubernur DKI Anies Baswedan melakukan dialog dengan para pendemo. Ia berjanji meneruskan aspirasi terkait penolakan Omnibus Law kepada pemerintah pusat.

Tak hanya itu, selaku ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2019-2023, Anies mengatakan jika dirinya siap untuk menggelar audiensi dengan seluruh gubernur.

“Semua aspirasi yg tadi disampaikan akan kami teruskan. Besok ada undangan rapat semua gubernur, dan besok akan kita teruskan aspirasi ini,” ujar Anies, seperti dilansir dari Antara, Jumat (9/10/2020).

Selain itu, Anies juga mengaku meski namanya tercantum dalam perancangan Omnibus Law, namun ia tak pernah dilibatkan dalam daftar penyusunan UU tersebut.

Baca Juga:Soal Aksi Pembakaran Saat Demo, BEM SI: Pelaku Bukan Mahasiswa

5. Irwan Prayitno

Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno. (BNPB).
Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno. (BNPB).

Lewat surat Nomor 050/1422/Nakertrans/2020, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan akan meneruskan aspirasi serikat pekerja atau buruh yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja. Surat tersebut akan ditujukan kepada pemerintah pusat sebagai bentuk penolakan.

6. Khofifah Indar Parawansa

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (Foto: Arry Saputra)
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (Foto: Arry Saputra)

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyatakan akan berusaha memfasilitasi perwakilan buruh untuk beraudiensi dengan Menko Polhukam Mahfud MD terkait UU Cipta Kerja.

Khofifah sendiri juga berkirim surat ke Presiden Joko Widodo, meminta agar UU Cipta Kerja ditangguhkan. Surat terkait dikirim oleh Khofifah, pada 11 Oktober 2020 melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Baca Juga:Ini 5 Daftar Gubernur Penolak UU Cipta Kerja

Itulah daftar gubernur penolak UU Cipta Kerja.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini