SuaraKalbar.id - Sebagian permohonan yang diajukan Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana terkait sengketa Pilgub Kalsel dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah wilayah di Kalimatan Selatan diminta untuk menggelar pemungutan suara ulang.
Sidang putusan MK digelar secara virtual, Jumat (19/3/2021) dan menyatakan sejumlah permohonan calon nomor urut 02 Denny Indrayana dan Difriadi Darjat dipenuhi.
Salah satu permohonan yang dikabulkan yakni membatalkan surat penetapan KPU terkait rekapitulasi hasil pemilihan Gubernur Kalsel di sejumlah wilayah pada Desember lalu.
Baca Juga:10 Permohonan Sengketa Pilkada akan Diputus MK Hari Ini
Itu lantaran ditemukan kecurangan dan pelanggaran saat perlaksanan Pilkada. Dengan demikian, wilayah tersebut diminta untuk melakukan pemungutan suara ulang.
MK meminta KPU menggelar pemungutan suara ulang di lima kecamatan di Kabupaten Banjar yakni di Kecamatan Sambung Makmur, Aluh-lauh, Martapura, Mataraman, dan Astambul, serta Banjarmasin Selatan.
Selanjutnya di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Tapin. MK memberikan deadline pemilihan ulang digelar paling lambat 60 hari sejak putusan dibacakan majelis.
“Terkait hal tersebut, majelis memerintahkan KPU Kalsel untuk menggelar pemungutan suara ulang paling lambat 60 hari semenjak putusan dibacakan,” kata majelis hakim Aswanto seperti dikutip dari Kanalkalimantan.com (jaringan Suara.com).
Untuk diketahui, MK menggelar putusan sidang sengketa Pilgub Kalsel 2020 hari ini Jumat (19/3/2021).
Baca Juga:Gugatan Dinyatakan Gugur oleh Hakim, Habib Rizieq Akan Ajukan JR ke MK
Sebelum menggelar sidang putusan, majelis hakim konstitusi telah memeriksa perkara yang diajukan oleh pihak Denny Indrayana. Salah satu kesaksian yang menarik perhatian adalah dugaan politisasi bansos dalam Pilkada 2020.
- 1
- 2
