SuaraKalbar.id - Setelah ramai dengan King of Lip Service, Presiden Jokowi punya julukan baru Bapak Oligarki Indonesia. Julukan itu diberikan Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (BEM STHI) Jentera.
Ketua BEM STHI, Renie Aryandani mengatakan bahwa julukan yang diberikan BEM UI itu terlalu sopan. Julukan yang lebih tepat untuk Jokowi adalah Bapak Oligarki Indonesia.
“Menurut saya sendiri, julukan The King of Lip Service justru terlalu sopan jika dibandingkan dengan tanggung jawab Pak Jokowi selama ini,” katanya.
“Janji manisnya justru teralisasi menjadi melemahkan pemberatansan korupsi, pengabaian terhadap pelanggaran HAM, atau bahkan justru menjadi aktor pelanggar HAM itu sendiri semata untuk mengeksploitasi SDA dan tenaga kerja,” lanjut Renie.
Baca Juga:Sebut Megawati Salah Konteks Soal HUT Partai Komunis, Refly Harun Samakan dengan Jokowi
Dia menilai, Jokowi melegalkan segala cara seolah-olah tidak terjadi apa-apa lalu menggambarkannya sebagai sesuatu yang adil.
![Presiden Jokowi memberikan keterangan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 29 Juni 2021 [SuaraSulsel.id / Sekretariat Presiden RI]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/06/29/97334-jokowi.jpg)
“Padahal terdapat penyelundupan hukum di dalam, untuk siapa, ya, untuk oligarki,” ujarnya.
Renie mencontohkan bahwa dulu, mahasiswa dan kelompok lainnya bergerak menentang Revisi Undang-undang KPK, bahkan sampai memakan korban jiwa.
Namun, Jokowi sebagai pemimpin tidak mendengarkan aspirasi masyarakat dan membiarkan Undang-Undang itu disahkan.
“Ketika dia membiarkan itu terjadi terus menerus, kenapa kami tidak memberi julukan lain,” kata Renie.
Baca Juga:Blok Politik Pelajar Serukan Pecat Jokowi dan Golput di Pilpres 2024
“Kalau Soekarno adalah Bapak Proklamator, Soeharto adalah Bapak Pembangunan, enggak salah ketika kami kasih julukan Presiden Jokowi sebagai Bapak Oligarki Indonesia,” sambungnya.
Dia menilai, Jokowi memiliki kepentingan oligarki sehingga gerakan demokrasi dibungkam. Hal itu terjadi di berbagai sektor, seperti masyarakat adat, buruh, petani, mahasiswa, dan sebagainya.
Bahkan, kata Renie, ketika kelompok tersebut bersuara, mereka akab langsung dibungkam dan dibentengi aparat keamanan TNI-Polri.
“Kami lihat saja apa yang terjadi baru-baru ini, apa yang terjadi di Wadas, apa yang terjadi di Kalsel kemarin, bagaimana mungkin kami lupa atas kekejaman itu,” jelas Renie
“Darah-darah manusia yang terpaksa mengucur karena kekejaman aparat TNI-Polri yang katanya mengayomi, melindungi, ternyata justru memberi rasa tidak aman, terancam, dan trauma dengan mereka,” lanjutnya.
