SuaraKalbar.id - Wakil Presiden Maruf Amin santai dijuluki The King of Silent oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang atau BEM Unnes. Maruf Amin tidak emosi mendengar mahasiswa melemparkan kritikan terhadapnya.
Julukan The King of Silent tersebut dilontarkan BEM KM Unnes karena menilai Maruf Amin jarang tampil ke publik di tengah penanganan pandemi Covid-19.
"Enggak marah sama sekali, Abah (panggilan Ma'ruf) itu bukan pemarah, saya kira itu. Itu penting dicatat dengan catatan garis bawah besar, wapres kita bukan yang kalau dikritik, enggak, enggak, Wapres kita kalau dikritik biasa-biasa saja," kata juru bicara Maruf Amin, Masduki Baidlowi dalam konferensi persnya, Rabu (7/7/2021).
Masduki mengaku sudah lama mengenal sosok Maruf Amin. Menurutnya Ma'ruf tidak pernah tergoyah hanya karena sebuah penilaian orang.
Baca Juga:Kritik BEM UNNES! Maruf Amin King of Silent, Puan Maharani Queen of Ghosting Jadi Sorotan
Masduki menganggap kalau selama ini Maruf Amin bekerja sesuai dengan kemampuannya. Ia merasa bertanggung jawab karena menjadi abdi negara serta kepada sang pencipta.
Bahkan Maruf Amin pun kerap meminta kepada timnya untuk tidak terlaku memikirkan hal yang tidak penting.
"Sudah lah kita kerja saja, sebisa mungkin kita lakukan, kalau sudah dilakukan oleh dengan menteri, terutama oleh presiden, ya sudah lah pak presiden yang... ini kan kita kan membantu presiden lah."
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) ikut menyuarakan kritik terhadap pejabat negeri via media sosial seperti BEM UI dan BEM UGM sebelumnya.
Dalam unggahannya di instagram @bemkmunnes, mereka membuat meme dan menjuluki Presiden Joko Widodo atau Jokowi: "The King of Lip Service", Wapres Ma'ruf Amin: The King of Silent", dan Ketua DPR RI Puan Maharani: The Queen of Ghosting.
Baca Juga:Dijuluki The King of Silent, Jubir Beberkan Kerja-kerja Wapres Ma'ruf Amin
"Indonesian Political Troll, dalam rangka kritik terhadap rezim Jokowi yang dinilai tidak cakap dalam bertugas, menciderai hak dan kebebasan sipil, serta terperangkap dalam sistem politik yang oligarkis," tulis @bemkmunnes dalam unggahannya, dikutip Suara.com, Rabu (7/7/2021).
BEM Unnes menilai kinerja Maruf Amin sebagai wapres tidak terlihat di masa pandemi Covid-19, seharusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh presiden.
"Secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Maruf Amin terlihat absen dan diam. Anehnya, dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, ia justru hanya terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam," jelasnya.
"Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum Fardlu Kifayyah melaksanakan vaksinasi Covid-19," sambung BEM Unnes.
