Kaesang Ditanya Rencana Jadi Politisi: Mana Nggak Ada tempat lagi, Masa Mau Jakarta

SuaraKalbar.id - Kaesang Pangarep atau Kaesang ditanya keinginannya untuk terjun menjadi politisi. Kakak Kaesang, Gibran Rakabuming Raka jadi Wali Kota Solo, Sementara bapaknya, Jokowi jadi Presiden.

Hal itu diceritakan Kaesang dalam podcast Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier penasaran mengapa Kaesang tidak mengikuti langkah Jokowi dan kakaknya Gibran Rakabuming di dunia politik.

"Mana nggak ada tempat lagi. Masa mau Jakarta," canda Kaesang Pangarep.

Menurut Kaesang, orang sepertinya tidak pantas berkecimpung di dunia politik. Namun bukan berarti Kaesang tidak tertarik dengan politik.

Baca Juga:Kaesang Pangarep Umbar Penghasilannya, Lebih Besar dari Gaji Jokowi?

"Sebenarnya tertarik dengan politik, iya. Karena dinamikanya kan wuaah. Cuma untuk sekarang. Saya kan tahu gajinya Mas Gibran berapa. Kalau sama saya mah kasian," ujar Kaesang disambut tawa Deddy Corbuzier.

Menurut Kaesang, menjadi wali kota seperti Gibran harus bertanggung jawab kepada ratusan ribu warga. Hal itu dianggap Kaesang ribet.

Kaesang mengaku hanya ingin santai-santai menikmati hidup.

Apalagi ketika menjadi pejabat publik, tidak boleh mengurusi bisnis perusahaan.

Deddy Corbuzier lalu menyindir bisnis pisang goreng yang digeluti Kaesang Pangarep.

Baca Juga:Undang Kaesang Pangarep ke Podcast, Deddy Corbuzier Ungkap Bayar 5 M

Deddy meragukan Kaesang hanya bisnis pisang goreng. Ia menduga memiliki bisnis besar seperti batubara.

Hal ini dibantah keras oleh Kaesang. Ia menantang orang yang menuduhnya memiliki bisnis batubara untuk mengecek perusahaannya di Kementerian Hukum dan HAM.

Deddy Corbuzier lalu membandingkan penghasilan Kaesang dari bisnis dengan Jokowi sebagai presiden.

"Gede mana tuh pendapatan gaji Anda dengan gaji seorang presiden?" tanya Deddy.

"Gaji bapak juga kecil. Iya. Saya dikasih tahu rekening ke saya. Bapak nggak ada duit," kata Kaesang.

Bisnis furniture milik Jokowi pun kini sudah berada di tangan Kaesang. Karena sejak Jokowi menjadi presiden, dilarang untuk memiliki bisnis pribadi.