- Pemerintah menyalurkan BSU 2026 sebesar Rp900.000 melalui Kemnaker pada bulan November hingga Desember 2026 kepada pekerja.
- Pekerja wajib melakukan pengkinian data melalui portal BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 13 November 2026 mendatang.
- Syarat penerima mencakup WNI, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, berpenghasilan maksimal Rp3,5 juta, serta bukan ASN, TNI, maupun Polri.
SuaraKalbar.id - Nama belum muncul saat mencari informasi Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026? Jangan buru-buru menyimpulkan gagal mendapatkan bantuan Rp900.000. Pekerja masih perlu memastikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, identitas, hingga rekening bank yang tercatat dalam sistem.
Ada satu hal penting yang perlu diperhatikan pekerja menjelang penyaluran BSU 2026. BPJS Ketenagakerjaan menetapkan batas waktu pengkinian data calon penerima bantuan paling lambat 13 November 2026 atau sebelum 14 November 2026.
Pembaruan ini dapat dilakukan melalui portal khusus BPJS Ketenagakerjaan maupun aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). Kesempatan tersebut penting terutama bagi pekerja yang memiliki data belum lengkap atau perlu diperbaiki.
Pemerintah menyiapkan BSU 2026 sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, yakni untuk periode Oktober hingga Desember. Bantuan dibayarkan sekaligus sehingga pekerja yang ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh total Rp900.000.
Baca Juga:Gempa Bumi Flores, BRI Prioritaskan Keselamatan Nasabah dan Pekerja: BRI Peduli Salurkan Bantuan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjadwalkan penyaluran bantuan pada November hingga Desember 2026. Namun, perlu dipahami bahwa memperbarui data tidak otomatis membuat seseorang ditetapkan sebagai penerima.
Lantas, jika NIK belum terdaftar, apakah pekerja masih berpeluang mendapatkan BSU? Apa yang harus dilakukan sebelum batas pengkinian data berakhir?
NIK belum terdaftar bukan berarti otomatis gagal
Pekerja perlu memahami bahwa terdapat dua proses berbeda dalam program BSU 2026, yakni pengkinian data calon penerima dan penetapan penerima bantuan.
BPJS Ketenagakerjaan menyediakan layanan pengkinian data untuk memastikan informasi peserta sesuai dengan dokumen dan kondisi terkini. Sementara itu, penetapan penerima tetap dilakukan pemerintah melalui proses validasi dan verifikasi berdasarkan persyaratan yang berlaku.
Baca Juga:BRI Perkuat UMKM Eks Pekerja Migran Indonesia Lewat KUR dan Pelatihan Purna Migran
Dengan demikian, pekerja yang belum menemukan namanya dalam informasi penerima tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa dirinya pasti gagal memperoleh bantuan.
Namun, kondisi tersebut juga tidak berarti semua pekerja yang memperbarui data otomatis akan menerima uang Rp900.000.
Mengacu pada ketentuan BPJS Ketenagakerjaan, pekerja dapat melengkapi sejumlah informasi melalui portal pengkinian data BSU. Data yang diminta mencakup NIK, nama lengkap, tanggal lahir, foto diri, foto KTP, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat email, lokasi kantor, serta informasi rekening bank.
BPJS Ketenagakerjaan juga menjelaskan bahwa pengkinian data oleh peserta melalui portal maupun aplikasi JMO dilakukan paling lambat 13 November 2026.
Cara memperbarui data BSU 2026 lewat HP
Pekerja yang ingin memastikan kelengkapan data dapat menggunakan portal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Proses ini dapat dilakukan melalui ponsel maupun komputer.
Berikut tahapan pengkinian data calon penerima BSU 2026:
- Buka browser melalui ponsel atau komputer.
- Kunjungi portal resmi https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.
- Masukkan NIK sesuai KTP.
- Isi nama lengkap dan tanggal lahir sesuai identitas kependudukan.
- Klik tombol Lanjutkan.
- Ikuti petunjuk untuk melengkapi data pribadi.
- Unggah foto diri dan foto KTP yang jelas serta dapat terbaca.
- Masukkan nama ibu kandung, nomor telepon, dan alamat email terbaru.
- Lengkapi informasi provinsi dan kabupaten/kota kantor peserta.
- Isi data rekening dengan memilih nama bank, nama pemilik rekening, dan nomor rekening.
- Periksa kembali seluruh informasi sebelum mengirimkan data.
Pastikan foto diri memperlihatkan wajah secara jelas dan tidak buram. Foto KTP juga harus terbaca agar informasi identitas dapat diperiksa.
BPJS Ketenagakerjaan menetapkan ukuran maksimal 500 KB untuk foto diri dan foto KTP yang diunggah melalui portal tersebut.
Selain melalui website, pekerja juga dapat menggunakan aplikasi JMO. Pada halaman login aplikasi, tersedia menu Pengkinian Data BSU yang dapat diikuti sesuai petunjuk.
Perlu diingat, portal BPJS Ketenagakerjaan tersebut digunakan untuk memperbarui data calon penerima, bukan untuk memastikan seseorang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan.
Jangan tertukar, ada dua link resmi BSU 2026
Pekerja juga perlu memahami perbedaan fungsi dua portal yang digunakan dalam program BSU 2026.
Pertama, bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id merupakan portal untuk pengkinian data calon penerima. Pekerja dapat melengkapi identitas, informasi pribadi, dan rekening bank melalui layanan ini.
Kedua, bsu.kemnaker.go.id merupakan portal Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperoleh informasi program, pengecekan status penerima, serta informasi pencairan BSU.
Karena memiliki fungsi berbeda, pekerja jangan menganggap keberhasilan mengirimkan data melalui portal BPJS Ketenagakerjaan berarti namanya sudah masuk daftar penerima.
Status penerimaan tetap mengikuti hasil verifikasi pemerintah.
Ini syarat pekerja yang berhak menerima BSU Rp900 ribu
Selain memastikan data sudah lengkap, pekerja perlu memeriksa apakah dirinya memenuhi ketentuan penerima BSU 2026.
Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.
Pertama, pekerja merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan.
Kedua, pekerja harus terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) sampai dengan Agustus 2026.
Ketiga, pekerja menerima gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Untuk pekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi dari angka tersebut, batas upah disesuaikan dengan ketentuan upah minimum yang berlaku.
Upah yang menjadi dasar penentuan penerima mengacu pada gaji terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam sistem. Komponennya terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap.
Keempat, pekerja bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, maupun anggota Polri.
Selain itu, pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan.
Kemnaker mengingatkan perusahaan agar memastikan data pekerja yang disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya dan memenuhi persyaratan penerima bantuan.
"Ketepatan data menjadi bagian penting dalam proses penetapan penerima bantuan," demikian penjelasan Kemnaker dalam informasi resmi mengenai ketentuan BSU 2026.
Data sudah diperbarui, apakah pasti menerima Rp900 ribu? Jawabannya belum tentu.
Pengkinian data merupakan bagian dari proses administrasi untuk memastikan informasi calon penerima lebih lengkap dan sesuai. Pemerintah tetap melakukan pemeriksaan terhadap data yang disampaikan sebelum menetapkan pekerja yang berhak mendapatkan BSU.
Karena itu, pekerja perlu memeriksa kembali beberapa hal penting, mulai dari status aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026, kesesuaian upah yang dilaporkan perusahaan, serta ketepatan identitas dan rekening bank.
Apabila menemukan ketidaksesuaian data kepesertaan atau upah, pekerja dapat menghubungi bagian personalia atau HRD perusahaan untuk meminta pemeriksaan informasi yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk memastikan informasi lebih lanjut, pekerja dapat menghubungi Contact Center BPJS Ketenagakerjaan 175 atau layanan Kemnaker melalui nomor 1500 630.
Waspada link palsu yang menjanjikan BSU Rp900 ribu
Di tengah tingginya perhatian masyarakat terhadap pencairan BSU, pekerja juga perlu berhati-hati terhadap tautan yang mengatasnamakan pemerintah.
Jangan sembarangan mengisi data NIK, foto KTP, nomor rekening, PIN, kata sandi, maupun kode OTP melalui situs yang tidak jelas asal-usulnya.
Pekerja tidak perlu membayar biaya administrasi ataupun melakukan pendaftaran mandiri untuk memperoleh BSU. Pemerintah menetapkan penerima berdasarkan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian diverifikasi sesuai ketentuan.
Dengan batas pengkinian data pada 13 November 2026, pekerja yang memiliki data belum lengkap sebaiknya segera memeriksa dan memperbaruinya melalui kanal resmi.
Jadi, NIK yang belum terdaftar tidak serta-merta menjadi tanda gagal menerima BSU. Namun, kesempatan memperbaiki data tidak boleh diabaikan. Sebab, kelengkapan informasi menjadi salah satu bagian penting sebelum pemerintah menetapkan penerima bantuan Rp900.000.
