Bahkan, Hadi meraih penghargaan dari Mandalika Grand Prix Association (MGPA) karena perhelatan yang digelar pada Maret 2022 tersebut berlangsung sukses.
Saat dirinya menjadi Panglima TNI, Hadi mengemban beberapa tugas penting lainnya, antara lain untuk menjaga kedaulatan dan keamanan pada tahun pemilu 2019, pengamanan PON XX Papua, dan mengerahkan pasukan khususnya tim medis dalam penanganan pandemi COVID-19. Antara
PR Konflik Agraria
Kini Hadi Tjahjanto ditugaskan oleh Presiden sebagai Menteri ATR/BPN yang tentunya memiliki pekerjaan rumah tidak sedikit. Hingga saat ini masih sering terdengar konflik agraria seperti lahan yang tumpang tindih, lahan perkebunan yang masuk kawasan konservasi, atau sekadar sertifikat yang belum diterima oleh peserta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah digulirkan Presiden sejak 2016.
Baca Juga:Dilantik Jadi Menteri Perdagangan Baru, Zulkifli Hasan Akui Dukung Pemilu Ditunda
Berdasarkan data Ombudsman RI pada 2021, laporan masyarakat paling banyak adalah mengenai permasalahan agraria. Selain itu, Kejaksaan Agung RI pun mencatat adanya kerugian negara mencapai Rp1,4 triliun dari perkara korupsi terkait mafia tanah selama periode 2020 hingga 2022.
Bahkan Presiden Jokowi saat menghadiri Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 menegaskan bahwa dirinya tidak ingin lagi ada kerugian negara dan kerugian masyarakat dari persoalan agraria yang disebabkan oleh adanya ego sektoral.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengingatkan agar setiap pemangku kepentingan mulai dari pemerintah kabupaten-kota, provinsi, dan pemerintah pusat untuk bekerja secara terintegrasi dan menghilangkan ego sektoral.
Presiden menekankan permasalahan sengketa tanah harus segera diselesaikan karena berdampak pada kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.
Dengan hadirnya seorang purnawirawan Marsekal TNI di pucuk kepemimpinan kementerian yang membidangi persoalan agraria, penuh harapan bahwa sosok kedisiplinan dan ketegasan tentara dapat menyelesaikan berbagai permasalahan sengketa lahan yang menumpuk di meja kerja Menteri ATR/BPN.
Baca Juga:Dicopot dari Kursi Mendag, Kekayaan Fantastis Muhammad Lutfi Tembus Rp235 Miliar Lebih