SuaraKalbar.id - Sejak pemerintah resmi mengumumkan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pekan lalu, beragam aksi demo menolak kebijakan tersebut terus brmunculan.
Namun, pakar komunikasi politik Emrus Sihombing justru menilai, unjuk rasa menolak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi lebih bernuansa politik.
"Lebih cenderung politis daripada nonpolitis. Sederhana saja melihatnya, kan banyak masyarakat yang kesejahteraan belum terpenuhi, kok tidak demo soal itu. Maka menurut saya demo ini punya agenda politik pragmatis," kata Emrus saat dihubungi di Jakarta, Senin (12/9/2022).
Meski demikian, menurut ya sah-sah saja bila masyarakat berunjuk rasa, karena hal itu hak semua orang dalam negara demokrasi.
Apalagi kalau unjuk rasa berbasis kepentingan masyarakat luas, semua kebijakan yang tidak berpihak tentunya direspons dengan unjuk rasa sebagai bentuk protes.
Hanya saja ia menyayangkan, karena menurutnya pada kenyataannya tidak demikian.
"Di Jakarta (misalnya) masih banyak masalah. Macet semakin menjadi-jadi, tercemar-nya air tanah, sungai kotor. Gubernur DKI sudah mau lima tahun, masih banyak masalah. Apakah didemo?. Maka saya bilang itu lebih politis," kata Emrus.
Perwakilan pengunjuk rasa dan pemerintah, menurutnya bisa saja menggelar audiensi dalam hal ini perwakilan pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi dan pemerintah menjelaskan tujuan kebijakan.
"Demonstran tulus menyampaikan dan pemerintah tulus memberikan respons. Tapi kalau ada agenda lain di balik itu, akan sulit dipertemukan," ucapnya.
Sementara itu, Analis Utama Ekonomi Politik Reyhan Noor mengatakan unjuk rasa sah-sah saja, terlepas dari afiliasi apa pun yang menyelenggarakan.
Tapi dengan catatan, bahwa substansi yang diangkat masih relevan.
"Nuansa politik pasti ada di setiap unjuk rasa karena sebagai bentuk ekspresi atas kepentingan dari konstituen yang diwakilkan. Dalam pengambilan kebijakan, seperti penyesuaian harga BBM, akan sangat sulit untuk memenuhi semua kepentingan yang ada," ujar Reyhan. Antara
