Orang Utan pun Menyerah Hadapi Karhutla, Akankah Pemerintah Terus Menunggu Hujan?

SuaraKalbar.id - Seekor orang utan betina berusia sekitar 20 tahun ditemukan terjebak di kawasan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

Di tengah lahan gambut yang hangus dan sumber makanan yang diduga semakin terbatas, satwa dilindungi itu harus bertahan di habitat yang terbakar.

Orang utan tersebut akhirnya diselamatkan oleh tim gabungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah, Orangutan Foundation International (OFI), dan Komunitas Animal Rescue Sampit pada Rabu (14/10/2026).

Kisah penyelamatan ini menjadi gambaran nyata dampak karhutla yang tidak hanya mengancam manusia melalui kabut asap, tetapi juga menghancurkan habitat satwa liar. Ketika orang utan harus dievakuasi dari lahan terbakar, kebakaran masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya selesai di sejumlah wilayah Indonesia.

Baca Juga:IPOSC 2026 Digelar Saat Karhutla Parah, Muncul Desakan agar Acara Sawit Dibatalkan

Di sisi lain, pemerintah mengklaim tingkat keberhasilan pemadaman karhutla telah mencapai lebih dari 80 persen. Namun, kabut asap masih mengepung sejumlah daerah, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan melintasi batas negara hingga Malaysia dan Singapura.

Di tengah situasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyebut hujan sebagai solusi akhir untuk membantu mengatasi kebakaran dan kabut asap.

Pernyataan itu memunculkan pertanyaan mendasar: ketika api masih membara di lahan gambut, warga terus terpapar asap, dan satwa kehilangan habitat, apakah pemerintah akan terus menunggu hujan?

Orang Utan Ditemukan di Lahan Bekas Kebakaran

Komandan BKSDA Pos Sampit, Muriansyah, mengatakan pihaknya menerima laporan keberadaan orang utan dari warga yang sedang beraktivitas di kebun sekitar pukul 10.00 WIB.

Baca Juga:Posko Solidaritas Rakyat Borneo Salurkan 8.260 Masker untuk Warga Terdampak Asap Karhutla

"Rabu, 14 Oktober 2026, kami BKSDA Kalteng dengan dibantu kawan-kawan dari Yayasan OFI dan Komunitas Animal Rescue Sampit melakukan penyelamatan satu individu orangutan. Kondisinya saat ditemukan terjebak di areal terbakar bekas kebakaran," kata Muriansyah dikutip dari ANTARA di Sampit, Kamis (15/10/2026).

Lokasi penemuan berada di Gang Sahabat, Jalan Tjilik Riwut Kilometer 9, jalur Sampit–Palangka Raya.

Setelah menerima laporan, petugas BKSDA Pos Sampit menuju lokasi untuk memastikan keberadaan satwa tersebut. Tim kemudian berkoordinasi dengan Seksi Konservasi Wilayah (SKW) II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah untuk melakukan penyelamatan.

Sekitar pukul 16.00 WIB, personel Komunitas Animal Rescue Sampit tiba di lokasi untuk membantu pemantauan bersama warga yang melaporkan keberadaan orang utan.

"Sekitar pukul 16:00 WIB, kawan-kawan dari Komunitas Animal Rescue Sampit juga tiba di lokasi untuk membantu pemantauan, bersama dengan warga yang melapor kami berjaga di lokasi," jelas Muriansyah.

Tim SKW II Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah bersama OFI tiba sekitar pukul 18.30 WIB. Proses evakuasi menghadapi berbagai kendala karena sebagian besar jalan menuju lokasi telah terbakar. Kondisi lahan gambut dan pepohonan yang setengah terbakar turut menghambat pergerakan petugas.

Penyelamatan dilakukan pada malam hari dengan penerangan terbatas. Petugas menggunakan kendaraan roda dua sebelum melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, berbekal senter portabel.

Seluruh proses evakuasi hingga pemeriksaan awal kondisi fisik dan kesehatan orang utan berlangsung sekitar pukul 19.00–20.00 WIB.

Muriansyah mengatakan tim tidak menemukan sarang orang utan di sekitar lokasi. Karena itu, petugas menduga satwa tersebut sedang melintas untuk mencari makan sebelum ditemukan warga dan naik ke pohon.

"Seperti yang sebelumnya, orangutan saat terdesak kebakaran akan berpindah ke tempat yang lebih baik. Kami menduga kuat orangutan tadi mencari makan dan terlihat oleh warga, kemudian dilaporkan kepada petugas BKSDA," ujarnya.

Dokter hewan Ichlasul Khaerul menjelaskan pemeriksaan awal menunjukkan orang utan tersebut secara umum dalam kondisi sehat.

"Setelah melakukan pemeriksaan fisik, kami tidak menemukan adanya patah tulang, luka, ataupun peluru di tubuh orangutan tersebut," terang Ichlasul.

Pemeriksaan awal juga tidak menunjukkan gejala yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Berdasarkan pemeriksaan menggunakan stetoskop, suara paru-parunya masih tergolong baik. Sebelum dibius, orang utan tersebut juga masih menunjukkan aktivitas dan pergerakan yang aktif.

Meski demikian, Ichlasul menduga orang utan tersebut mengalami kekurangan asupan makanan. Dugaan itu didasarkan pada kondisi lapangan yang minim sumber pakan serta lingkar perut satwa tersebut.

Berat badannya tercatat 28 kilogram dan dinilai masih ideal untuk orang utan betina. Namun, pemeriksaan lanjutan tetap diperlukan untuk memastikan kondisi kesehatannya.

"Untuk pemeriksaan lanjutan, kami akan memeriksa sampel darah di laboratorium. Kami juga akan melihat kondisinya setelah sadar dari pembiusan, apakah ada efek lain yang sebelumnya tidak ditemukan saat pemeriksaan di lapangan," katanya.

Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bahan koordinasi dengan BKSDA untuk menentukan langkah berikutnya, termasuk kemungkinan pemindahan atau translokasi orang utan ke lokasi yang sesuai.

Penyelamatan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan mengevakuasi satu satwa belum menyelesaikan persoalan kerusakan habitat akibat kebakaran. Selama api masih mengancam hutan dan lahan gambut, satwa liar berisiko kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan.

Pemerintah Klaim Pemadaman di Atas 80 Persen

Di tengah penyelamatan satwa dan dampak karhutla terhadap masyarakat, pemerintah menyatakan operasi pemadaman telah menunjukkan perkembangan.

Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada 12 Oktober 2026, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan bahwa lahan yang masih terbakar dan ditangani satuan tugas mencapai 639,23 hektare.

"Untuk hari ini, yang terbakar, yang masih ditangani oleh satgas di lapangan jumlahnya adalah 639,23 hektare," ujar Suharyanto kepada Presiden Prabowo.

Angka tersebut disampaikan setelah BNPB mencatat luas kebakaran mencapai 202.004 hektare sepanjang Januari–Juli 2026.

Menurut Suharyanto, kebakaran yang masih ditangani tersebar di sejumlah provinsi, termasuk Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Jambi, dan Riau. Catatan yang dihimpun dalam laporan juga menyebut Sumatra Selatan sebagai wilayah prioritas penanganan.

Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah dengan kebakaran terbesar. Titik kebakaran baru ditemukan di Taman Nasional Tanjung Puting, kawasan konservasi yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan, dengan luasan mencapai 513,89 hektare.

"Meskipun bukan lahan gambut, lahan mineral, tetapi ini menjadi pekerjaan yang segera harus kami lakukan. Pangdam Kalimantan Tengah juga sudah memimpin langsung di lapangan," ujar Suharyanto.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengklaim tingkat keberhasilan pemadaman karhutla di Indonesia rata-rata berada di atas 80 persen dari luas lahan yang terbakar setiap harinya.

Teddy menyatakan pemerintah telah mengerahkan 60.177 personel gabungan untuk operasi pemadaman darat. Pemerintah juga menjalankan operasi udara melalui pengeboman air atau water bombing.

Menurut Teddy, kondisi di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Adapun penanganan diprioritaskan di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan.

Namun, klaim tersebut mendapat kritik dari sejumlah pakar dan pegiat lingkungan. Mereka menilai keberhasilan pemadaman tidak cukup diukur berdasarkan luas lahan yang api permukaannya berhasil dipadamkan, terutama ketika kebakaran terjadi di ekosistem gambut.

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional, Uli Arta Siagian, menilai klaim keberhasilan pemerintah tersebut mudah dipatahkan oleh kondisi di lapangan.

"Kabut asap kini masih menyebar ke mana-mana, ke Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, bahkan sebagian Papua. Bahkan ke luar negeri, yakni Malaysia serta Singapura," demikian gambaran kondisi yang disampaikan dalam catatan mengenai kritik WALHI.

Uli menilai masih pekatnya kabut asap menunjukkan kebakaran belum ditangani secara menyeluruh hingga ke lapisan bawah ekosistem gambut.

"Apinya mungkin padam, tapi asapnya masih ada kan? Artinya yang terbakar itu bagian bawah [permukaan gambut]. Jadi memadamkan api adalah satu bagian yang sebenarnya tidak bisa dipakai atau menjadi penentu apakah asap di satu wilayah bisa terselesaikan," papar Uli.

"Dan itu membuktikan bahwa kebakaran yang terjadi sekarang memang masifnya di ekosistem gambut," ujarnya.

Menurut Uli, pemerintah memang telah mengerahkan puluhan ribu personel gabungan dan menggencarkan operasi udara. Namun, ia menilai upaya tersebut belum maksimal.

Ia juga berpendapat pemerintah Indonesia seharusnya membuka ruang bagi bantuan negara lain untuk memperkuat penanganan kebakaran.

"Presiden, kata Uli, sebetulnya bisa membuka tangan untuk menerima lebih banyak bantuan dari negara tetangga. Namun upaya itu, dugaannya, terhalang ego."

"Ego pengurus negara kita ini terlalu besar. Padahal harusnya membuka diri dengan bantuan negara lain. Apalagi kalau itu bermanfaat dan menambah kemampuan kita memadamkan api," ujarnya.

Kritik tersebut memperlihatkan adanya perbedaan penilaian antara klaim keberhasilan operasi pemerintah dan kondisi asap yang masih dirasakan masyarakat.

Pakar Soroti Pemadaman yang Berulang

Pakar lingkungan dari Universitas Palangka Raya, Kitso Kusin, menilai metode pemadaman yang diterapkan di lapangan belum efektif jika api hanya dipadamkan tanpa pengawasan lanjutan.

Menurut dia, kebakaran dapat kembali muncul di lokasi yang sama ketika petugas meninggalkan area setelah api terlihat padam.

"Saya melihat [petugas] ini mereka rata-rata bekerja dari pagi sampai sore. Kalau hari itu [api] sudah padam, ditinggal. Nah kemudian, karena ditinggalkan, besoknya [api] menyala lagi," kata Kitso dikutip dari BBC Indonesia.

"Berarti berulang-ulang terus begitu [kebakaran] kan, tidak akan selesai. Padahal kita tahu, gambut kalau tidak dipadamkan secara total, akan muncul lagi," lanjutnya.

Kitso menilai pemadaman perlu dilakukan secara bergantian selama 24 jam di titik kebakaran yang rawan menyala kembali. Dengan demikian, lokasi yang telah ditangani tidak langsung ditinggalkan sebelum dipastikan benar-benar padam.

"Jadi perlu diatur supaya pemadaman itu jangan sampai berulang-ulang. Misalnya, dalam satu lokasi, satu tim memadamkan sampai jam 4 sore, harus disambung lagi dengan tim lain di tempat yang sama, sampai benar-benar padam," ujarnya.

"Selama ini kan, kalau api dilihat padam ditinggal. Mereka pindah ke tempat lain yang ada kebakaran."

Selain persoalan pengawasan, Kitso menyoroti keterbatasan sumur bor di wilayah rawan kebakaran. Menurut dia, sebagian sumur bor tidak berfungsi dengan baik atau memiliki sumber air yang terbatas.

Akibatnya, petugas bergantung pada mobil tangki yang kapasitasnya terbatas dan harus kembali mengisi air ketika persediaan habis.

"Mobil tangki ini kan terbatas, kalau habis harus diisi lagi. Selangnya juga tidak bisa menjangkau area yang jauh dari jalanan," katanya.

Pakar ekologi dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, Elham Sumarga, sependapat bahwa kebakaran di kawasan gambut kering jauh lebih sulit ditangani.

Menurut dia, gambut yang telah terdegradasi dapat berperan seperti tumpukan bahan bakar. Api tidak hanya membakar permukaan, tetapi juga dapat merambat di bawah tanah dan menghasilkan asap secara terus-menerus.

"Dan asap yang dihasilkan itu bisa dikatakan terus menerus. Tidak cukup dengan pemadaman di permukaan. Kombinasi antara kondisi gambut yang terbakar tadi dengan El Nino yang saat ini kita hadapi, menjadikan kebakaran lebih sulit untuk ditangani dengan tuntas," kata Elham.

Ia menilai kapasitas penanganan kebakaran masih terbatas, terutama ketika kebakaran meluas di wilayah gambut.

"Saya melihat kapasitas penanganan kebakaran ini, terutama untuk kondisi di wilayah gambut yang sudah meluas seperti sekarang, masih terbatas," ujarnya.

Elham juga menilai pemerintah terlambat menyadari ancaman dan tidak melakukan pencegahan secara memadai sehingga kebakaran tahun ini menjadi lebih berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Berbagai pandangan tersebut mengarah pada persoalan yang sama: pemadaman membutuhkan strategi yang tidak hanya berfokus pada api yang terlihat, tetapi juga pada bara di bawah permukaan, ketersediaan air, pengawasan berkelanjutan, dan pencegahan sebelum kebakaran meluas.

Prabowo Sebut Hujan Solusi Akhir

Di tengah persoalan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan akan meminta masukan para ahli untuk mengatasi karhutla dan kabut asap.

"Masalah asap nanti kami minta masukan para profesor bagaimana. Saya kira memang benar ujungnya hanya hujan air ya," ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada 12 Oktober 2026.

Prabowo juga menyebut pemerintah telah membahas strategi penanganan bersama para pakar.

"Tapi dengan strategi yang kita telah bahas, ketika saya kumpulkan para pakar, profesor, ahli-ahli, langkah yang paling utama adalah pencegahan presisi. Mitigasi di tingkat paling bawah, tingkat desa," ucapnya.

Pernyataan mengenai hujan sebagai solusi akhir menjadi sorotan karena hujan memang dapat membantu membasahi lahan, tetapi tidak otomatis memastikan seluruh bara di bawah permukaan gambut padam.

Di wilayah gambut yang mengering dan terdegradasi, kebakaran dapat bertahan di bawah tanah meskipun api di permukaan tidak lagi terlihat. Karena itu, penanganan membutuhkan upaya pemadaman dan pemantauan sampai tuntas.

Persoalannya bukan semata-mata apakah hujan akan turun, melainkan bagaimana pemerintah memastikan upaya pencegahan, pemadaman, dan pemulihan berjalan sebelum dampak kebakaran semakin meluas.

Malaysia Menawarkan Bantuan, Kabut Asap Jadi Persoalan ASEAN

Dampak karhutla Indonesia juga memicu perhatian negara tetangga. Kabut asap dilaporkan meluas hingga Malaysia dan Singapura, sementara sejumlah wilayah di Indonesia masih menghadapi persoalan kualitas udara.

Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hasan, menyatakan akan mengangkat isu kabut asap lintas batas dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Manila, Filipina, pada November 2026, menjelang Konferensi Tingkat Tinggi ke-49 ASEAN.

"Kita sudah memiliki mekanisme ASEAN untuk bencana alam, namun kabut asap tidak termasuk atau diklasifikasikan sebagai bencana alam…," ujar Mohamad Hasan, sebagaimana dikutip dalam laporan The Star setelah melepas keberangkatan Raja Yordania Abdullah II pada Senin (12/10/2026).

Ia menyebut persoalan kabut asap membutuhkan perhatian khusus karena belum tercakup dalam mekanisme penanganan bencana alam ASEAN yang tersedia.

"Oleh karena itu, ini akan menjadi salah satu isu yang secara pribadi akan saya angkat dalam pertemuan dengan rekan-rekan sejawat saya," katanya.

Di Malaysia, pemerintah Johor memperpanjang penutupan sekolah dan institusi pendidikan hingga 16 Oktober 2026 seiring memburuknya kualitas udara. Kebijakan itu menjadi salah satu dampak langsung yang dirasakan masyarakat akibat kabut asap.

Selain dorongan untuk membahas masalah tersebut di tingkat ASEAN, Malaysia juga menyatakan telah menawarkan bantuan operasional untuk pemadaman karhutla di Indonesia.

Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi menyebut pemerintahnya telah menawarkan satu pesawat pemadam kebakaran, tiga helikopter, dan personel untuk membantu operasi pemadaman.

Namun, menurut Ahmad Zahid, tawaran tersebut belum mendapat respons dari pemerintah Indonesia.

"Penawaran itu kami lakukan dengan tulus, tapi belum ada respons terhadap tawaran kami untuk membantu mereka," ucap Ahmad Zahid.

"Kami mengambil pandangan positif bahwa mungkin mereka tidak membutuhkan bantuan kami. Kami tetap optimistis dan menganggap yang terbaik," ujarnya.

Manfaat dan kebutuhan bantuan tersebut menjadi bagian dari perdebatan mengenai bagaimana penanganan kebakaran dapat diperkuat. Uli Arta Siagian dari WALHI menilai pemerintah perlu terbuka terhadap bantuan yang dapat menambah kemampuan pemadaman, terutama ketika kebakaran sulit ditangani dengan sumber daya yang tersedia.

Warga Gugat Presiden, Minta Karhutla Kalbar Jadi Bencana Nasional

Di dalam negeri, empat organisasi sipil dan seorang warga di Kalimantan Barat mengajukan gugatan *class action* terhadap Presiden Prabowo dan 26 pejabat lainnya. Gugatan tersebut diajukan pada 15 September 2026 dan telah melewati sidang perdana pada 7 Oktober 2026.

Para pejabat yang menjadi pihak tergugat disebut berasal dari berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari wakil presiden, menteri, gubernur, hingga wali kota dan bupati.

Kuasa hukum penggugat, Glorio Sanen, mengatakan gugatan dilayangkan karena dampak karhutla di Kalimantan Barat dinilai telah mengganggu berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Kalimantan Barat disebut sebagai provinsi dengan kasus karhutla tertinggi pada tahun ini dalam catatan yang menjadi dasar gugatan. Dampaknya antara lain pelayanan pendidikan terganggu, siswa harus belajar secara daring, dan transportasi regional mengalami hambatan.

"Jadi akibat dari asap ini juga banyak sekali warga yang terkena infeksi saluran pernapasan, paru-paru, dan penyakit lain," ujar Glorio Sanen kepada BBC News Indonesia.

"Selain itu, penerbangan juga terganggu, ada keterlambatan bahkan pembatalan," lanjutnya.

Glorio menilai kedatangan Presiden dan arahan yang diberikan belum diikuti koordinasi yang memadai di antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

"Presiden memang sudah datang, memberikan arahan, tapi sampai saat ini kami menilai kementerian, lembaga, dan Pemda masih tidak terkoordinasi dalam penanggulangan [karhutla]," katanya.

"Faktanya apa? Asap masih ada," ucapnya.

Dalam salinan permohonan gugatan, para penggugat meminta agar kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap di Kalimantan Barat ditetapkan sebagai bencana nasional.

Mereka beralasan pemerintah daerah dinilai tidak memiliki sumber daya dan anggaran yang memadai untuk menangani kebakaran dan kabut asap yang meluas.

Selain penetapan status bencana nasional, para penggugat mendesak pemerintah mengambil langkah cepat untuk memadamkan kebakaran di kawasan hutan dan lahan serta melakukan pemulihan.

Mereka juga meminta Menteri Kesehatan berkoordinasi dengan rumah sakit umum daerah untuk memberikan fasilitas kesehatan gratis kepada warga yang terdampak ISPA.

"Dan, kepada korban meninggal akibat karhutla, negara harus memberikan santunan," kata Glorio.

Para penggugat turut mendesak penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, termasuk audit terhadap izin konsesi yang telah diterbitkan jika diperlukan.

Glorio menilai pemerintah semestinya tidak hanya bereaksi setelah kebakaran meluas, melainkan menyiapkan langkah pencegahan sejak ancaman cuaca ekstrem dan kekeringan diperkirakan.

"Kami juga meminta supaya pemerintah jangan reaktif penanggulangannya. Kenapa kami bilang reaktif? Sebenarnya prediksi El Nino sudah jauh hari sebelum karhutla, tapi pemerintah seperti tidak punya kesiapan apa-apa," ujarnya.

"Intinya kami menilai ada kelalaian dalam pengawasan dan pembiaran dari pemerintah," katanya.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian pihak penggugat yang masih harus diuji dalam proses hukum. Namun, gugatan itu menunjukkan adanya tuntutan agar pemerintah memberikan perlindungan terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi, dan keselamatan warga yang terdampak karhutla.

Glorio juga mempertanyakan jika masyarakat harus terus menunggu hujan untuk mengakhiri bencana.

"Bencana ini kan karena konsesi izin yang diberikan terus-terusan. Ketika bermasalah, masak kami harus menunggu hujan baru pemerintah mengatakan kita selamat dari kabut asap? Kalau begitu, apa kerja pemerintah?" ujarnya.

Menunggu Hujan atau Memastikan Api Padam?

Penyelamatan orang utan di Kotawaringin Timur menjadi potret kecil dari persoalan karhutla yang lebih luas. Satwa tersebut berhasil dievakuasi, tetapi kondisi habitatnya yang telah terbakar memperlihatkan ancaman yang tidak selesai hanya dengan menyelamatkan satu individu.

Di sisi lain, pemerintah menyatakan telah mengerahkan puluhan ribu personel dan menjalankan operasi pemadaman darat serta udara. Namun, pegiat lingkungan dan pakar menyoroti masih adanya asap, potensi kebakaran berulang, keterbatasan sumber air, dan sulitnya memadamkan api di bawah permukaan gambut.

Persoalan ini juga telah berkembang menjadi masalah lintas negara, mendorong Malaysia berencana mengangkat kabut asap dalam forum ASEAN serta menawarkan bantuan operasional untuk pemadaman.

Sementara itu, gugatan masyarakat di Kalimantan Barat menuntut penanganan yang lebih menyeluruh, termasuk layanan kesehatan, pemulihan lingkungan, dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran.

Hujan memang dapat membantu memadamkan kebakaran. Namun, mengandalkan hujan tanpa memastikan api benar-benar padam berisiko membiarkan bara tetap hidup di bawah permukaan tanah dan kembali menyala ketika kondisi mengering.

Karena itu, ukuran keberhasilan penanganan karhutla semestinya tidak hanya berupa persentase luas lahan yang berhasil dipadamkan setiap hari. Pemerintah juga perlu memastikan titik api tidak berulang, asap berkurang, kualitas udara membaik, dan habitat yang rusak mulai dipulihkan.

Ketika orang utan harus diselamatkan dari lahan hangus, masyarakat masih menghirup asap, dan persoalan karhutla telah menjadi perhatian negara tetangga, pertanyaan yang tersisa bukan hanya kapan hujan turun.

Pertanyaan yang lebih mendesak adalah apakah pemerintah mampu memastikan kebakaran benar-benar berakhir tanpa harus menunggu alam menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas di lapangan.