SuaraKalbar.id - Kebocoran data milik kementerian/lembaga maupun sejumlah tokoh di Tanah Air, menyita perhatian banyak pihak, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani.
Terkait hal itu, Puan menyayangkan disrupsi digital yang tidak dibarengi dengan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (PSE), lantaran menurutnya sangat merugikan negara dan masyarakat Indonesia.
“Seharusnya PSE melakukan pengamanan, termasuk dengan menggunakan enkripsi untuk data pribadi masyarakat. Kebocoran data yang dialami kementerian maupun lembaga negara tentu berdampak besar,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (13/9/2022).
Dirinya juga khawatir, kebocoran data pribadi tersebut dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab, baik itu pelaku kejahatan siber, maupun pihak yang memanfaatkan keadaan.
Baca Juga:KontraS Nilai Pemerintah Abai di Tengah Maraknya Kebocoran Data, Kominfo: Siapkan Regulasi
Puan menilai, tantangan keamanan siber di masa depan akan semakin tinggi, di mana layanan dan transaksi secara digital akan dominan dilakukan dalam pelayanan publik.
“Maka perlu segera dilakukan pembenahan sistem di kementerian dan lembaga negara terkait keamanan siber,” tutur mantan Menko PMK itu.
Ia pun meminta Pemerintah segera bertindak mengatasi kebocoran data milik kementerian/lembaga maupun sejumlah tokoh, menyoal banyaknya kebocoran data oleh peretas belakangan ini.
“DPR RI meminta pemerintah untuk segera menggelar audit keamanan siber di seluruh kementerian dan lembaga negara,” kata Puan.
Puan juga mendorong Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjelaskan ke publik terkait peretasan data-data milik kementerian/lembaga. Ia berharap BSSN dan kementerian/lembaga terkait dapat menghentikan serangan siber yang terjadi beberapa waktu belakangan ini.
“Audit keamanan siber wajib dilakukan setelah adanya banyak kasus kebocoran data di Indonesia,” ujarnya. Antara
