SuaraKalbar.id - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Parta Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menyebut partainya tidak mengalami konflik meski baru saja terjadi pergantian kepemimpinan.
"Sekali lagi saya menambahkan pesan bahwa PPP ini tidak ada konflik, di PPP tidak ada perpecahan karena Pak Suharso dengan saya adalah seorang sahabat, nah yang ada para kader itu berpikir beban berat yang sekarang dipikul oleh beliau itu perlu untuk supaya tidak tersentralisasi di beliau," ungkap Mardiono di Jakarta, Senin (13/9/2022).
Sebagaimana diberitakan, Muhammad Mardiono disahkan menjadi Pelaksana Tugas Ketua Umum Dewan Pengurus PPP masa bakti 2020-2025 usai Ketua Umum sebelumnya, Suharso Monoarfa diberhentikan.
Menurut Mardiono, pada Minggu (11/9) dirinya juga sudah bertemu langsung dengan Suharso Manoarfa.
Baca Juga:Setelah Suharso Monoarfa Diganti, Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono Tegaskan Tak Ada Islah
"Kemarin yang jumpa langsung sudah. Saya baik dengan Pak Harso, tidak ada, wong sahabat saya, sama-sama juga perjuangan beliau di PPP saya juga PPP, yang dibahas ya perpolitikan PPP, dinamika di PPP," kata Mardiono.
Menurutnya, pertemuan tersebut, tidak membahas soal islah keduanya.
"Islah itu kalau ada konflik atau persengketaan atau ada dua kubu, sekarang ini tidak ada persengketaan, tidak ada dua kubu, islah-nya bagaimana? Tidak ada masalah kok di PPP, tidak ada pertentangan, tidak ada keributan, tidak ada," kata Mardiono.
Menurut Mardiono, saat ini Suharso selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sedang menghadapi tugas negara yang berat antara lain KTT G20.
"Beliau kadang-kadang meninggalkan Indonesia pergi keluar negeri, dan itu perlu berhari-hari, juga bisa 10 hari, bisa dua Mingggu. Supaya beliau tidak memiliki beban yang berat itu, juga di lain pihak partai juga memiliki tahapan-tahapan pemilu dan ini perlu kerja keras dan perlu memiliki perhatian khusus," kata Mardiono.
Baca Juga:Mardiono Sah Jadi Plt Ketum, Waketum PPP Ke Kader: Sudahi Silang Sengketa
Mardiono menjelaskan para elit PPP ingin ada pembagian tugas sehingga kepentingan partai pun tetap terjaga.
"Tidak ada istilah pemberhentian itu, tidak, karena proses pembagian kerja itu sudah dilakukan sejak 3 bulan lalu, bahkan mungkin 4 bulan jadi, konflik tidak ada, seluruh daerah setuju melakukan konsolidasi nasional, setelah konsolidasi nasional di tingkat pusat yang dituangkan dalam hasil Mukerwil sekarang dibawa di tingkat wilayah Banten sudah, Lampung sudah, Sumatra Selatan sudah, Sumatra Barat hari ini sedang berlangsung, Kalimantan Tengah hari ini sedang berlangsung, sudah dapat 11 wilayah," kata Mardiono.
