- Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak pengelola dapur SPPG demi suksesnya program Makan Bergizi Gratis.
- Perselisihan internal antara Mitra dan Kepala SPPG mengakibatkan beberapa dapur SPPG di Mojokerto terpaksa berhenti beroperasi sementara.
- Nanik memberi tenggat waktu 30 hari bagi SPPG yang belum mengurus persyaratan operasional penting seperti SLHS agar segera mendaftar.
SuaraKalbar.id - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menghimbau seluruh pihak yang mengelola dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat menjalin kerja sama dengan baik.
Kerja sama yang baik ini sangat penting agar program Makan Bergizi Gratis (MBG), program utama Pemerintah Presiden Prabowo Subianto, dapat terselenggara dengan benar, sukses, dan aman.
"Selain bekerja sama dengan Ahli Gizi, Ahli Akuntansi, dan Relawan dalam mengelola dapur, Kepala SPPG juga harus bisa bekerjasama dengan Mitra/Yayasan. Kalau kalian malah berantem, dan tidak bisa bekerja sama, bagaimana program yang sangat luar biasa ini bisa berjalan dengan baik," kata Nanik dalam Rapat Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Selasa, 25 November 2025.
Pentingnya kerja sama dalam mengelola dapur MBG menjadi salah satu hal yang ditekankan Nanik, saat mendengar laporan adanya SPPG yang berhenti beroperasi karena perselisihan Mitra dengan Kepala SPPG, Ahli Gizi dan Akuntan. Karena beda pendapat, SPPG lalu ditinggalkan Ahli Gizi dan Akuntan. Belakangan Kepala SPPG juga jarang muncul.
"Kami baru mulai 20 Oktober, tapi baru 5 hari jalan, harus berhenti," ujar Syaikhu, Mitra SPPG Japan Sooko, Mojokoerto.
Tanpa kerja sama dan kehadiran masing-masing pihak, pengelolaan SPPG tidak bisa berlanjut. Misalnya dalam pengajuan proposal dan pencairan anggaran.
Demikian pula dalam pengajuan berbagai prasyarat untuk kelanjutan operasional program MBG, seperti pengajuan SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Sertifikasi Halal, Pelatihan Penjamah Makanan, dan lain-lain.
Padahal, selama ini Dinas Kesehatan Kabupaten maupun Kota Mojokerto sudah sangat proaktif dalam membantu kelancaran pengurusan SLHS, IPAL, Sertifikasi Halal, Pelatihan Penjamah Makanan, bagi setiap SPPG di Kabupaten maupun Kota Mojokerto. Akibatnya, hingga saat ini masih banyak SPPG yang belum memiliki SLHS.
Dari 52 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Mojokerto, baru 8 SPPG yang sudah memiliki SPPG. Sementara di Kota Mojokerto, dari 7 SPPG yang sudah beroperasi baru 3 SPPG yang memiliki SLHS.
"Sekarang yang penting kalian daftar dulu, saya beri waktu 30 hari. Kalau dalam 30 hari belum juga mendaftar, SPPG akan kami tutup," kata Nanik.
Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan Program MBG itu menghimbau agar dalam satu lingkup SPPG jangan sampai ada yang merasa lebih hebat, lebih faham, lalu mendominasi yang lain. Ia pun meminta mereka jangan saling membenci, apalagi mendendam.
“Kalian bisa mencontoh Pak Prabowo. Beliau saja bisa merangkul semua lawan politiknya. Masak di sini cuma tetangga kampung saja sampai musuhan begitu,” kata Nanik.
