- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meraih posisi empat besar nasional Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2025 dengan skor 86,17.
- Gubernur Ria Norsan menerima penghargaan tersebut di Semarang sebagai apresiasi atas terjaganya iklim demokrasi yang kondusif.
- Pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kualitas demokrasi melalui partisipasi publik, transparansi, serta penguatan Indeks Pembangunan Manusia masyarakat.
SuaraKalbar.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali meraih prestasi di tingkat nasional setelah berhasil masuk dalam empat besar Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025.
Dengan skor 86,17, Kalbar menempati posisi keempat nasional sekaligus menjadi provinsi dengan nilai demokrasi tertinggi di Pulau Kalimantan.
Penghargaan tersebut diserahkan pada kegiatan Kick Off Evaluasi Nasional Capaian IDI Tahun 2025 di Semarang, Jawa Tengah. Penghargaan diterima langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H.
Capaian itu dinilai sebagai bentuk keberhasilan pemerintah daerah bersama masyarakat dalam menjaga iklim demokrasi yang aman, kondusif, dan terbuka. Penilaian IDI sendiri mencakup sejumlah indikator mulai dari kebebasan sipil, hak politik masyarakat, hingga kinerja Lembaga demokrasi.
Baca Juga:Ribuan Ekstasi dari Jaringan Malaysia Dimusnahkan di Kalbar, Dua Pria Terancam Hukuman Mati
Usai menerima penghargaan, Ria Norsan menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh elemen masyarakat Kalbar yang selama ini ikut menjaga suasana demokrasi tetap harmonis.
“Ini membuktikan bahwa demokrasi di Kalbar berjalan baik. Kebebasan berpendapat terjaga, pemilu berlangsung aman, dan ruang partisipasi publik terus kita buka.
Penghargaan ini menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi,” ujar Ria Norsan.
Menurut Norsan, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas demokrasi daerah.
Ia mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya membuka ruang partisipasi publik agar masyarakat dapat terlibat aktif dalam pembangunan daerah, termasuk melalui transparansi pemerintahan dan penguatan komunikasi publik.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pembangunan sumber daya manusia dalam mendukung peningkatan kualitas demokrasi di Kalbar.
Baca Juga:Kalimat Terakhir SMAN 1 Pontianak usai Polemik LCC Viral Bikin Publik Tersentuh
“Salah satu indikator penilaian IDI berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sumber daya manusia sangat penting bagi kemajuan daerah. Alhamdulillah, IPM Kalbar saat ini meningkat menjadi 72,09. Ke depan, target kita bisa mencapai angka 75. Jika IPM meningkat, maka kualitas demokrasi melalui IDI juga akan semakin baik,” harapnya.
Ria Norsan menambahkan, Pemprov Kalbar akan terus memperkuat pendidikan politik masyarakat agar kesadaran demokrasi semakin meningkat dan mampu menciptakan suasana politik yang damai dan dewasa.
Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bersama dalam menjaga persatuan dan memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Barat.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan di Kalbar untuk terus merawat demokrasi yang damai, inklusif, dan bermartabat menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Letjen TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus, mengatakan evaluasi IDI merupakan langkah penting untuk memperkuat kualitas demokrasi nasional secara berkelanjutan di seluruh daerah Indonesia.
