- Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi menggelar demonstrasi di Bundaran Tugu Digulis, Pontianak, pada Kamis, 18 Juni 2026.
- Massa menyampaikan 16 tuntutan terkait evaluasi program pemerintah, kebijakan Dana Bagi Hasil, hingga pengesahan beberapa undang-undang.
- Aksi dilakukan sebagai bentuk ketidakpercayaan mahasiswa terhadap pemerintah daerah yang dinilai kurang merespons aspirasi masyarakat Kalimantan Barat.
SuaraKalbar.id - Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), pada Kamis (18/6/2026).
Dalam aksi tersebut, massa membawa sedikitnya 16 tuntutan yang mereka sebut sebagai respons atas berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat Kalbar.
Aksi diikuti oleh sejumlah elemen mahasiswa, di antaranya BEM Untan, BEM Universitas OSO, Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Kalbar (Solmadapar), AGRA Kalbar, BEM REMA Universitas PGRI Pontianak, serta organisasi mahasiswa lainnya.
Massa memulai kegiatan dengan menyanyikan lagu-lagu perjuangan sebelum bergerak menuju area tengah Bundaran Digulis. Sejumlah spanduk berisi kritik terhadap pemerintah turut dibentangkan di lokasi aksi.
Baca Juga:Temui Mahasiswa Demo di Pontianak, DPRD Kalbar: Koruptor Makan Gratis Layak Dihukum Mati
Koordinator lapangan aksi, Habib Iqbal, mengatakan banyaknya tuntutan yang dibawa menunjukkan kompleksnya persoalan yang saat ini dihadapi Kalbar.
“Sebenarnya untuk poin-poin tuntutannya itu atas dasar dari keresahan teman-teman di Kalimantan Barat hari ini. Banyak sekali pemasalahan yang kita bawakan sampai ada 16 tuntutan yang tidak bisa dirampungkan menjadi beberapa poin tuntutan saja. Karena memang hari ini ternyatanya Kalimantan Barat itu belum benar-benar merdeka,” kata Habib.
Menurutnya, Kalbar belum memperoleh manfaat yang sepadan dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Ia menilai pembangunan di daerah masih tertinggal dibandingkan kontribusi yang diberikan kepada negara.
"Kalimantan Barat hari ini jauh dikatakan layak untuk merdeka. Kalimantan Barat itu sebagai sapi perah Republik Indonesia. Kita Kalimantan Barat itu negara penghasil, negara penghasil sumber daya alam,” ujarnya.
Habib menjelaskan, salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Baca Juga:Siswa SD Urung Makan Setelah Temukan Ayam Berulat dalam Menu MBG
"Maka dari itu, tuntutannya itu ada sampai 16 poin tuntutan. Salah satu tuntutannya itu pertama-tama tentang program MBG dan KDMP untuk dilakukan evaluasi secara total,” katanya.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat. Persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) juga menjadi sorotan karena dinilai belum mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
“Kemudian kami juga menuntut terkait persoalan DBH. DBH Kalimantan Barat yang hari ini dipotong 50 persen. Itu sangat jauh dikatakan dari untuk kebutuhan Kalimantan Barat yang hari ini Kalimantan Barat itu sedang membutuhkan infrastruktur dasar seperti listrik dan jembatan dan jalan,” ujarnya.
Menurut Habib, sejumlah kebijakan pemerintah pusat berpotensi menghambat pembangunan desa yang masih membutuhkan dukungan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar.
"Contohnya seperti KDMP. KDMP itu memangkas anggaran dana desa dengan banyaknya sampai 70 persen. Padahal desa Kalimantan Barat hari ini itu sangat sekali membutuhkan infrastruktur secara fisik, pembangunan yang bersentuhan langsung pada masyarakat seperti jalan, jembatan dan akses listrik. Nah itu kan pembangunan di Kalimantan Barat hari ini bisa terhambat akibat dari kebijakan semacam itu,” katanya.
Selain persoalan pembangunan daerah, massa aksi juga menyoroti tingginya harga kebutuhan pokok, kondisi ekonomi masyarakat, serta dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
