Anggaran Dipotong, Pembangunan Terminal Barang di Badau Tertunda

SuaraKalbar.id - Pembangunan terminal barang internasional di PLBN Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat terpaksa ditunda.

Sejatinya, terminal barang di perbatasan Indonesia-Malaysia ditarget rampung tahun ini namun ini mengalami penundaan.

Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan lantas membeberkan penyebab penundaan ini.

Ia mengatakan proyek tertunda karena adanya pemotongan anggaran. Sejatinya anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan terminal barang, namun kini digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19.
 
"Untuk sementara pembangunan terminal barang itu masih ditunda pengerjaannya karena ada pemotongan anggaran akibat COVID-19," kata Fransiskus Diaan di hadapan Anggota DPR Cornelis saat kunjungan di Kecamatan Badau wilayah Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Kamis (22/3/2021) seperti dikutuo dari Antara.

Baca Juga: Permudah Akses di Perbatasan, Damri Bakal Buka Rute Pontianak-Aruk

Dia menyampaikan, pandemi COVID-19 sangat berdampak dari berbagai aspek pembangunan salah satunya yang terjadi di daerah perbatasan.
 
Gara-gara pandemi COVID-19 aktivitas ekspor atau impor barang-barang kebutuhan masyarakat yang sifatnya konsumtif juga terkendala.
 
"Malaysia sampai saat ini masih 'lock down', dampaknya sangat dirasakan warga perbatasan terutama di bidang perekonomian," ujarnya
 
Dia juga mengatakab keberadaan pembangunan terminal barang it merupakan salah satu upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi, namun terkendala adanya pemotongan anggaran akibat COVID-19.
 
"Keberadaan terminal barang di PLBN Badau itu aset Pemkab Kapuas Hulu," kata Fransiskus.
 
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Cornelis menyatakan prioritas Presiden Jokowi saat ini bagaimana upaya pemulihan ekonomi terutama masyarakat di daerah perbatasan.
 
"Keluhan dan kebutuhan pembangunan daerah perbatasan itu akan saya perjuangan di pusat, karena memang pak Jokowi telah memprioritaskan pemulihan ekonomi," ucap Cornelis.
 
Kendati begitu, Cornelis meminta data yang valid terkait usulan pembangunan perbatasan, karena memang itu berkaitan dengan penganggaran.
 
"Tanpa data lengkap sulit saya perjuangkan dalam penganggaran," ungkapnya. (Antara)