SuaraKalbar.id - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meradang mendengar adanya dugaan pungli rapid test antigen di Kabupaten Sambas.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Harisson saat merilis dua dokumen rapid test antigen yang diduga terjadi pungli.
"Bapak Gubernur sendiri mendapat laporan dari saya ini, beliau marah besar. Karena yang seharusnya rapid test antigen untuk masyarakat, untuk pelayanan masyarakat gratis, tapi di Sambas ternyata ditarik bayaran," kata Harisson, Jumat (7/5/2021).
Gubernur Kalbar, kata Harisson, meminta agar para aparat penegak hukum segera memproses kasus ini.
"Pak Gubernur marah besar. Yang seharusnya gratis, tapi dipungut bayaran. Makanya Pak Gubermur minta ini diproses hukum," jelasnya.
Dugaan pungli ini, lanjut Harisson, sebenarnya lebih berat dari kasus alkes rapid test bekas di Medan.
"Karena di Medan kan yang terlibat Kimia Farma yang merupakan BUMN dan mereka sebenarnya menggunakan tarif resmi. Tetapi masalahnya mereka menggunakan alat rapid test antigen daur ulang," ujarnya.
Sedangkan yang di Sambas, ada penarikan tarif sebesar Rp 250 ribu untuk pelayanan rapid test antigen dengan dasar hukum yang belum jelas.
"Kemudian apakah disetor ke kas daerah atau tidak. Lalu, jika alat rapid teat antigen yang digunakan itu adalah bantuan dari Dinkes Kalbar, lalu ditarik bayaran padahal hasusnya gratis, itu jelas salah," tegas Harisson.
Baca Juga: Pungli Mengatasnamakan THR di Kota Semarang, Komandan Linmas Dapat Teguran
Untuk diketahui, Harisson mendapat kiriman bukti kuitansi pembayaran pelayanan rapid test antigen dan dokumen hasil pemeriksaan rapid test antigen atas nama seseorang yang ada di kuitansi tersebut.
"Jadi saya dikirimi dua dokumen. Satu dokumen kuitansi yang ada cap basah Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas. Di situ tertera pembayaran 250 ribu rupiah untuk tes tersebut," kata Harisson.
Selain itu, kata Harisson, ia juga menerima dokumen hasil pemeriksaan rapid test antigen atas nama seseorang yang ada di kuitansi tersebut.
"Di dokumen ini juga menggunakan cap basah Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas," jelasnya.
Dalam dokuken tersebut, ditandatangani oleh salah satu pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
Kontributor : Ocsya Ade CP
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP Samsung Rp2 Jutaan Terbaik: Kamera Tajam, NFC hingga Koneksi 5G
- 7 Lukisan Pembawa Hoki Menurut Feng Shui untuk Dipajang di Ruang Tamu
- 3 HP Infinix Memori 256 GB dan NFC Harga Rp1 Jutaan, Solusi Multitasking hingga Gaming
- 12 Sepeda Gunung United Detroit Lengkap dengan Harga dan Spesifikasinya
- 5 Rekomendasi Rice Cooker Digital, Nasi Tetap Pulen hingga 48 Jam
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
BRI Sambut Positif Penempatan Dana SAL, Fokus Dorong Pembiayaan UMKM
-
BRI Catat Setoran Pajak Rp8,1 Triliun pada Kuartal I 2026, Pengamat Soroti Peran Danantara
-
BRI Dukung Program 3 Juta Rumah dengan Pembiayaan FLPP dan KPP
-
Sebuah Bukti Dedikasi: Mantri BRI Ini Hadir Dampingi UMKM di Kepulauan Talaud
-
Kinerja Makin Solid, BRI Perkuat Transformasi Lewat BRIvolution Reignite