Soal Surat Bupati Karolin, Ini Tanggapan Pupuk Indonesia

SuaraKalbar.id - Bupati Landak Karolin Margret Natasa menyurati Gubernur Sutarmidji terkait kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayahnya.

Surat tersebut dikirimkan pada Selasa (15/6/2021) lalu. Menurut Karolin, stok pupuk bersubsidi di kios pengecer resmi Landak telah habis sejak Mei 2021.

Sementara, saat ini petani di Landak sudah memasuki musim tanam sehingga perlu pupuk. Karolin berharap ada solusi.

Terkait keluhan tersebut, PT Pupuk Indonesia memberikan tanggapan.

Baca Juga: Pupuk Indonesia Salurkan 8,4 Juta Ton Pupuk Bersubsidi Sepanjang 2020

Staf Perwakilan Daerah Penjualan (SPDP) Petrokimia Gresik di Kalimantan Barat, Shio Suranaga menyebut kekosongan stok pupuk dikarenakan ada perbedaan jumlah alokasi dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Saat ini, kata dia, para pengecer tidak berani melakukan penebusan dan menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani yang tidak terdaftar di sistem e-RDKK.

"Untuk kebutuhan kabupaten Landak dipasok dari gudang Pontianak dengan jumlah stok yang cukup saat ini yaitu Urea 1.677 ton, NPK 5.493 ton, SP36 1.157, ZA 651, pupuk Oganik 2.199 ton. Lebih lanjut dijelaskan, penjualan selama bulan Juni sebesar Urea 120 ton, NPK 512 ton, ZA 24 ton, SP36 24 ton, Organik 24 ton," ujarnya dalam rilis yang diterima Suarakalbar.co.id (jaringan Suara.com), Rabu (16/6).

Shio menyebut sejumlah kecamatan di Landk belum menyalurkan jenis ZA dan SP36 dikarenakan tidak ada e-RDKK dan alokasi. Seperti di Kecamatan Air Besar, Banyuke Hulu, Sengah Temila, Kuala Behe, Meranti, Sompak, Sebangki, Mandor, Mempawah Hulu, dan Menjalin.

Oleh karenanya, dia meminta distributor dan kios untuk menyiapkan stok pupuk non subsidi dari Pupuk Indonesia Grup untuk menutupi kebutuhan para petani yang belum terdaftar di e-RDKK.

Baca Juga: Pupuk Indonesia Lanjutkan Program Agro Solution di Banyuwangi

"Kami selalu menghimbau kepada distributor pupuk bersubsidi agar berkoordinasi, berkomunikasi, dan berdiskusi dengan dinas terkait, supaya ada solusi mengenai e-RDKK dan pembagian alokasi karena alokasi yang ada hanya memenuhi kebutuhan sekitar 40%," pungkasnya.