1 Oktober 2021, Hari Kesaktian Pancasila atau Hari Lahir Pancasila? Cek Bedanya di Sini

SuaraKalbar.id - Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Lahir Pancasila adalah hari yang berbeda dalam peringatan hari besar di Indonesia. Hari Lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni, yang merupakan awal mula Pancasila sebagai lambang negara Indonesia.

Sedangkan Hari Kesaktian Pancasila berkaitan dengan peristiwa G30S PKI yang terjadi pada 30 September 1965 silam. Peristiwa 30 September 1965 adalah peristiwa pemberontakan yang bertujuan menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Namun, pemberontakan tersebut berhasil dihentikan karena bersatu dan kerjasamanya banyak pihak. Mereka bersatu menjunjung nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan akhirnya pada 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Sejarah Hari Kesaktian Pancasila

Dikutip dari kemdikbud.go.id, pada 1 Oktober 1965 silam terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap enam jenderal senior.

Beberapa orang lainnya dalam upaya kudeta yang disalahkan pada para pengawal istana atau cakrabirawa yang dianggap loyal kepada PKI. Enam jenderal senior yang menjadi korban adalah enam pejabat tinggi Angkatan Darat yaitu:

1. Letjen TNI Ahmad Yani: Menteri/Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi
2. Mayjen TNI Raden Suprapto: Deputi II Menteri/Panglima AD bidang Administrasi
3. Mayjen TNI Mas Tirtodarmo: Deputi III Menteri/Panglima AD bidang Perencanaan dan Pembinaan
4. Mayjen TNI Siswondo Parman: Asisten I Menteri/Panglima AD bidang Intelijen
5. Brigjen Donald Isaac Panjaitan: Asisten IV Menteri/Panglima AD bidang Logistik
6. Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo: Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat

Jenderal TNI yang bernama Abdul Haris Nasution berhasil selamat dari pembunuhan. Namun, putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution dan ajudannya Lettu CZI Pierre Andreas Tendean tewas dalam peristiwa pembunuhan tersebut.

Para korban pembunuhan lalu dibuang ke suatu lokasi Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai lubang buaya dan jenazah mereka ditemukan pada 3 Oktober. Selain itu, ada beberapa orang lainnya yang juga menjadi korban, di antaranya adalah Bripka karel Satsuit Tubun, Kolonel Katamso Darmokusumo, dan Letkol Sugiyono Mangunwiyoto.

PKI dapat menguasai dua sarana komunikasi vital pasca peristiwa pembunuhan beberapa perwira TNI AD, yaitu studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan kantor Telekomunikasi di Jalan Merdeka Selatan. Selain itu, diumumkan juga terbentuknya Dewan Revolusi yang diketuai oleh letkol Untung Sutopo.

Baca Juga: Usai Jadi Inspektur Upacara, Jokowi Doa di Depan Lubang Buaya

Pada 6 Oktober, Soekarno mengimbau rakyat untuk menciptakan persatuan nasional, yaitu persatuan antara angkatan bersenjata dengan para korbannya, dan penghentian kekerasan. Biro Politik Komite Sentral PKI menganjurkan agar semua anggota dan organisasi-organisasi massa untuk mendukung pemimpin revolusi Indonesia dan tidak melawan angkatan bersenjata. Pernyataan itu dicetak ulang di dalan koran CPA bernama “Tribune”.

Pada 16 Oktober 1965, Soekarno melantik Mayjen Soeharto menjadi Menteri/Panglima Angkatan Darat di Istana Negara. Lalu pada 11 Maret 1966, Soekarno memberi Soeharto kekuasaan tak terbatas melalui surat perintah Sebelas Maret.

Soekarno memerintahkan Soeharto untuk mengambil langkah-langkah untuk mengembalikan ketenangan dan melindungi keamanan pribadi dan wibawanya. Kekuatan ini pertama kali digunakan oleh Soeharto untuk melarang PKI. Soekarno dipertahankan sebagai Presiden Tituler Diktatur Militer sampai Maret 1967.

30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September, sedangkan 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pada masa pemerintahan Soeharto, film mengenai kejadian G30S ditayangkan di seluruh stasiun televisi yang ada di Indonesia.

Selain itu, dilakukan pula upacara bendera di Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya dengan dilanjutkan tabur bunga di makam para pahlawan revolusi di TMP Kalibata. Di tahun ini, sejumlah televisi nasional dikabarkan akan menayangkan film G30SPKI.

(Rishna Maulina Pratama)