SuaraKalbar.id - Permintaan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di Kalimantan Barat (Kalbar) meningkat. Pertamina pun menjamin ketersediaan pasokan pertalite mencukupi dan meminta konsumen tidak panic buying.
Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina MOR Kalimantan Susanto August Satria mengatakan, permintaan konsumsi BBM jenis pertalite memang meningkat seiring dengan turunnya level PPKM.
"Kan sekarang kegiatan masyarakat mulao kembali aktif dengan situasi new normal. Otomatis penggunaan BBM turut meningkat dibanding sebelumnya," katanya kepada Suara.com, Jumat (29/10/2021).
Meski permintaan meningkat, stok BBM Pertalite di Kalimantan dipastikan aman dan tersedia. Maka dari itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying setelah mendengar isu-isu yang belum pasti.
"Apalagi sampai berniat menimbun, karena itu sudah pelanggaran aturan. Saya mengapresiasi aparat penegak hukum yang telah turut mengawasi pendistribusian BBM," ucapnya.
Untuk diketahui, konsumsi pertalite di Kalbar pada September, pada saat PPKM Level IV sebanyak 1.370 KL per hari. Sedangkan, konsumsi rerata harian per 26 Oktober sekitar 1.630 KL/hari atau naik 19 persen.
Sebelumnya, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih mengatakan harga jual pertalite saat ini sudah tidak sesuai dengan harga pasar.
Menurutnya, harga jual pertalite sesuai harga keekonomian seharusnya sudah harus Rp 11.000 per liter. Namun Pertamina masih tetap harus menjual di harga Rp 7.650 per liter.
Sehingga diambil jalan tengah harga Pertalite direncanakan akan naik menjadi Rp 9.150 per liter. Isu di tingkat atas inilah yang sampai ke daerah-daerah. Bahwa akan ada kenaikan harga pertalite.
Baca Juga: Pertamina Diklaim Jual Rugi, Fraksi PKS DPR RI Tolak Kenaikan Harga Pertalite
Sementara itu, pengguna sepeda motor di Pontianak Dika Ferianto mengaku terkejut mendengar kabar adanya selisih harga keekonomian tersebut.
"Terkejut sih iya. Masa kita sudah senang karena mudah dapat Pertalite dengan harga terjangkau, tapi ada isu mau dinaikkan. Kalau memang Pertalite naik, ya kita pindah ke Pertamax saja, harga lebih murah," katanya saat ditemui sedang mengantre Pertalite di SPBU Teuku Umar.
Menurutnya, jika harga pertalite disamakan dengan harga keekonomian yakni Rp 11.000 per liter, itu sama saja mencekik rakyat.
"Itu namanya mencekik rakyat. Kita sudah meninggalkan Premium, masa iya kita harus pindah lagi. Sudahlah, Pertalite di harga sekarang sudah membuat tenang," katanya.
Sementara dari pantauan di sejumlah SPBU di Pontianak, belum begitu nampak antrean panjang di jalur pengisian Pertalite sebagai dampak pembahasan harga keekonomian di tingkat pusat. Kondisinya masih terlihat normal.
Sementara di SPBU Teuku Umar yang sebelumnya menjual pertalite seharga Premium yaitu Rp 6.450 per liter, sebagai salah satu program Langit Biru, kini sudah tak melayani lagi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jokowi Tak Lagi Optimis Prabowo-Gibran 2 Periode, Gerindra Respons Santai: Pilpres Masih Jauh
- KPU Bisa Tindaklanjuti Putusan MK dengan Menyatakan Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024 Tak Sah
- Profil Suhartoyo, Ketua MK yang Menolak Gugatan Soal Ijazah Gibran
- Selundupkan 1.689 Burung Liar ke Jakarta, Bus Sinar Jaya Dicegat di Pelabuhan Bakauheni
- Jokowi Tampak Tak Lagi Optimistis Gibran Jadi Pasangan Prabowo di Pilpres 2029
Pilihan
-
Polri Gerebek Sarang Narkoba Kampung Boncos dan Ambon! Operasi Masih Berlangsung
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
-
Satgas PKH Pamer Tumpukan Duit Rp13 Triliun Hasil Penyelamataan Keuangan Negara di Hadapan Prabowo
Terkini
-
BRI Pertahankan Posisi Merek Paling Bernilai di Indonesia di Tengah Persaingan Industri Keuangan
-
Investasi Mulai Rp100.000, BRI Hadirkan Tiga Produk Reksa Dana Eastspring
-
Gugatan Karhutla Kalbar Masuk Pengadilan, Warga Soroti Data dan Penanganan Asap
-
BRI Peduli Siapkan 500 Volunteer Dari Program "Yok Kita Gas", Dukung MotoGP Mandalika 2026
-
Lewat PELOPOR 2026, BRI Perluas Agen Perubahan Budaya Antikorupsi