SuaraKalbar.id - Direktur Poltekkes Pontianak, Didik Hariyadi mengungkapkan, saat ini angka stunting di Kabupaten Sambas masih 32,8 persen atau masih di atas angka stunting Kalimantan Barat (Kalbar) yakni 29,8 persen.
Meski demikian, dirinya menilai Panduan Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal (PGSBPL) penting dihadirkan untuk menjadi bagian langkah untuk mengatasi stunting di Sambas.
"Poltekkes Pontianak bekerjasama dengan SEAMEO RECFON sudah membuat satu pedoman PGSBPL. Itu khusus untuk kelompok balita Sambas khusus untuk remaja-remaja Sambas. Jadi gunakan pedoman itu untuk mencegah terjadinya malnutrisi atau masalah gizi yang ada di Kabupaten Sambas," ujarnya melansir Antara, Jumat (14/1/2022).
Dirinya menjelaskan bahwa, masalah gizi dan stunting di Kalbar dan termasuk di Kabupaten Sambas seharusnya rendah. Hal itu karena sumber daya pangan lokal begitu melimpah. Kembali, untuk penyajian supaya lengkap sesuai PGSBPL yang telah ada. Sehingga bisa mencegah stunting.
“Provinsi ini kaya akan sumber daya alam pangan lokal khususnya di Sambas. Di Sambas itu begitu banyak pangan lokal yang bisa dikembangkan untuk penanganan masalah masalah gizi salah satunya adalah makanan lokal yang cukup terkenal dari Kabupaten Sambas itu adalah bubur pedas pedas. Itu yang merupakan salah satu pangan lokal yang mempunyai sumber zat gizi yang luar biasa artinya kalau ini bisa dikembangkan belum lagi beberapa pangan lokal yang lain maka insya Allah Sambas akan menjadi satu kabupaten yang apa bisa menurunkan prevalensi stunting dalam waktu yang cukup cepat," tuturnya.
Didik menilai, semua pihak dari multi sektor memiliki peran penting juga agar bekerja sama untuk menurunkan stunting di Kabupaten Sambas. Sebab dengan bebas stunting maka generasi akan lebih baik dan produktif nenuju target secara nasional pada 2024, yakni 14 persen.
"Saat ini angka stunting di Kabupaten Sambas masih 32,8 persen atau masih di atas angka stunting Kalbar yakni 29,8 persen. Untuk mencapai target nasional menurunkan sampai 14 persen saya kira bukan pekerjaan mudah sehingga perlu multisektor untuk sektor," jelas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
Festival Sahur-Sahur ke-23 Tahun 2026 Siap Semarakkan Ramadan di Mempawah, Catat Tanggalnya
-
Bahaya Gorengan Berlebihan Saat Buka Puasa: Lezat Sesaat, Risiko Kesehatan Mengintai
-
Pria Bersenjata Coba Masuk Kediaman Trump di Florida Ditembak Mati
-
Jangan Asal Makan Saat Puasa! Ini Tips Pola Makan Sehat Selama Ramadan
-
Kecelakaan Maut di Sambas: Dua Pengendara Motor Tewas dalam Tabrakan dengan Mobil Box