Scroll untuk membaca artikel
Bella
Sabtu, 11 Juni 2022 | 22:15 WIB
Terdakwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) M Zuardi (kedua kiri) bersama Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) Taufik Hidayat (kiri) pada Dinas Pengairan Aceh mengikuti sidang dengan agenda pembacaan putusan majelis hakim di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Aceh, Jumat (710/6/2022) malam. Terdakwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) M Zuardi bersama Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) Taufik Hidayat pada Dinas Pengairan Aceh divonis bebas oleh majelis hakim karena tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus pembangunan proyek Jetty/dermaga dengan nilai kontrak proyek 13,3 miliar yang bersumber dari APBA tahun 2019, sementara rekanan terdakwa Direktur PT Bina Yusta Alzuhri, Yusri terbukti bersalah dan divonis satu tahun penjara. ANTARA/Ampelsa.

"Fakta hukum di persidangan menyatakan terdakwa sudah melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Karena itu, yang bertanggung jawab adalah pelaksana pekerjaan," kata hakim pula.

Atas putusan tersebut, kedua terdakwa melalui penasihat hukumannya menyatakan menerima. Sedangkan jaksa penuntut umum menyatakan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Junaidi, penasihat hukum terdakwa Taufik Hidayat mengatakan majelis hakim telah berikan putusan seadil-adilnya, karena selama persidangan tidak ada bukti maupun keterangan saksi mengarahkan perbuatan terdakwa Taufik Hidayat melakukan tindak pidana korupsi.

"Dan ini juga sudah kami sampaikan dalam nota pembelaan bahwa permasalahan pembangunan jetty adalah kesalahan konstruksi. Dan ini bukan kesalahan klien kami. Jadi, majelis hakim sudah memutuskan dengan seadil-adilnya," ungkap Junaidi pula. Antara

Baca Juga: Gugatan Perlawanan Terkait Pengangkatan Mayjen Untung, Koalisi: Hakim Harus Berani Demi Kepastian Hukum

Load More