SuaraKalbar.id - Hastag #TangkapRoySuryo menjadi salah satu trending topik sosial media Twitter usai mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu menyinggul soal kenaikan tarif harga tiket masuk Candi Borobudur yang beberapa waktu lalu diinfokan.
Dalam cuitannya yang sudah ia hapus, Roy Suryo tampak mengunggah dua foto Stupa Candi Borobudur yang telah diedit wajahnya, menyerupai mimik wajah Jokowi.
Dalam cuitannya tersebut, Roy Suryo tampak sangat terhibur dengan foto editan itu dan lantas tertawa serta ikut membagikan foto tersebut pada khalayak sebagai bentuk dirinya yang menyinggung akan kenaikan harga tiket masuk Candi Borobudur.
"Mumpung akhir pekan, ringan/ringan saja Twit-nta. Sejalan dengan protes rencana kenaikan harga tiket naik ke Candi Borobudur (dari Rp 50 ribu) ke Rp 750 ribu ang (sudah sewarasnya) DITUNDA itu, banyaj kreativitas netizen mengubah salahsatu stupa terbuka yang ikonik di Borobudur itu, LUCU, he he he he AMBYAR," cuit Roy Suryo.
Unggahan milik mantan Menpora tersebut lantas menarik perhatian publik, banyak netizen yang mengecam tindakan Roy Suryo yang dinilai melecehkan agama Budha sehingga tagar #TangkapRoySuryo menjadi trending di Twitter.
Foto yang dibagikan oleh Roy Suryo diketahui bukan hasil editannya sendiri, melainkan ia dapatkan dari netizen lainnya. Namun meskipun demikian, netizen nampak tetap tak tinggal dia hingga tetap marah akan tindakan Roy Suryo.
"Eks mentri bukan nya mendinginkan suhu politik yang sudah mulai panas, malah sibuk melecehkan keyakinan agama lain.
Kepada siapa lagi kita harus berteriak lantang jika para penegak hukum hanya jadi penonton," matah netizen.
"Pengedit & penyebar harus di hukum berat, mereka bukan saja menghina Jokowi tapi menghina & menistakan simbol agama Buddha. RS harus segerah di tangkap krn sudah menimbulkan kegaduhan yg sangat meresahkan ," kecam netizen.
"Setiap penista agama harus di hukum agar yg lain tidak ikut-ikutan menghina agama lain. Keadilan di mulai dari sini yaitu publik figur harus taat hukum, jika terbukti bersalah harus siap menerima hukuman," sebut netizen.
Baca Juga: Jokowi Dikabarkan Reshuffle Kabinet Hari Ini, Sederet Menteri Ini Dipanggil ke Istana
Memantau dari sosial media Twitter Roy Suryo, dirinya memang sudah menghapus postingan tersebut namun tak ada tanda permintaan maaf secara resmi melainkan hanya memberikan klarifikasi darimana sumber foto yang ia gunakan tersebut.
Kontributor: Maria
Berita Terkait
-
Jokowi Dikabarkan Reshuffle Kabinet Hari Ini, Sederet Menteri Ini Dipanggil ke Istana
-
Diisukan Masuk Kabinet Jokowi, Berikut Ini Profil Zulkifli Hasan
-
Sejumlah Menteri dan Tokoh Politik Dipanggil ke Istana Kepresidenan, Reshuffle Kabinet Jadi Dilakukan?
-
Isu Jokowi Reshuffle Kabinet Hari Ini, Dua Menteri Dikabarkan Akan Diganti
-
Terpopuler: Heboh Nasi Uduk Aceh Lauk Dendeng Babi, Isu Reshuffle Kabinet Menguat
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Gudang Balepress Rp16,4 Miliar Diamankan di Kalbar, Kenapa Pemiliknya Misterius?
-
Mahasiswi Stikes PHI Bekasi Asal Ketapang Meninggal Dunia, Keluarga Minta Kematian Diusut Tuntas
-
UMKM Kuliner Pontianak Manfaatkan Layanan Pengiriman untuk Jangkau Pasar Nasional
-
Uang Negara Rp1,4 Triliun Berhasil Diselamatkan, Kejati Pastikan Perbankan Tak Nikmati Dana Ilegal
-
Ratusan Mahasiswa Kalbar Gelar Aksi di Digulis, Bawa 16 Tuntutan untuk Pemerintah