Terkait Usulan Bakal Capres, NasDem: Pengambilan Keputusan Tidak Dilakukan Atas Dasar Pemunguta Suara

SuaraKalbar.id - Partai NasDem tengah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional 2022 dengan agenda pokok menentukan nama calon presiden yang akan mereka ajukan pada Pemilu 2022.

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menyebutkan, "vote" (sosok peraih suara terbanyak) yang dipilih DPW Partai NasDem sebagai bakal calon presiden belum tentu dipilih sebagai kandidat calon presiden dari Partai NasDem.

"Belum tentu (dipilih), karena pada dasarnya pembobotan yang dicalonkan itu sama, siapa pun itu," ungkapnya, di sela-sela pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Partai NasDem 2022, di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis.

Nama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mendominasi sebagai bakal calon presiden yang diusulkan DPW Partai NasDem. Bahkan dari 34 DPW yang mengusulkan nama calon, hanya dua DPW yang tidak mengusulkan nama Baswedan, yakni Papua Barat dan Kalimantan Timur.

Baca Juga: Ganjar Berpeluang Digaet Parpol Lain Jadi Capres, Sekjen PDIP: Ganjar Tegak Lurus Pada Disiplin Partai

Selain nama itu, nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, juga paling banyak diusulkan oleh DPW NasDem.

Menurut Paloh, nama-nama yang diusulkan 34 DPW cukup positif dari aspirasi dari para peserta Rakernas Partai NasDem ini.

"Nanti, pada waktunya (besok malam) akan diumumkan," katanya.

Terkait permintaan kader agar nama bakal calon presiden yang diusulkan itu, yakni Baswedan dan Pranowo "di-NasDem-kan", kata dia, akan dilihat nanti karena dia belum pernah ketemu dan bicara serius.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem, Johnny G Plate, menegaskan, pengambilan keputusan dalam rekomendasi calon presiden dari 34 DPW tidak didasarkan pada sistem pemungutan suara. Artinya, DPP tidak melihat berapa banyak suara yang direkomendasikan untuk satu figur tertentu.

Baca Juga: Berterima Kasih Namanya Muncul di Usulan Bakal Capres Partai NasDem, Ganjar Pranowo: Tapi Saya PDI Perjuangan

"Perlu dicatat bahwa dalam pengambilan keputusan rekomendasi oleh panitia pengarah tidak dilakukan atas dasar pemungutan suara, namun mengacu pada tatib yang telah disampaikan, yaitu musyawarah untuk mufakat," kata dia.